bakabar.com, MARABAHAN - Terbilang berusia muda menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama di lingkup Pemkab Barito Kuala (Batola), bukan berarti Aris Saputera tak mempersiapkan gebrakan.
Aris resmi menjadi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), seusai menjalani prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Zuklipli Yadi Noor, Rabu (24/7).
Sebelumnya pria kelahiran 5 April 1986 tersebut pernah menjabat Kasubbag Protokol di Bagian Humas dan Protokol, kemudian Kasubbag Bina Otonomi Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Setda Batola.
Baca Juga: Dinas Pendidikan dan DLH Batola Resmi Miliki Kepala Baru, Langsung Ditarget Bawa Perubahan Positif
Beberapa tahun berselang, Aris dipercaya menduduki jabatan Kabid Ketertiban Umum Satpol PP, sebelum ditunjuk menjadi Kabid Perhubungan Darat di Dinas Perhubungan Batola.
Lantas sejak 29 September 2022, alumnus SMAN 1 Marabahan itu ditunjuk menjadi Camat Wanaraya, sembari menjalani peran sebagai pelaksana teknis Kalak Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) Batola.
"Mungkin karena saya tidak pernah bekerja di lingkup pendidikan, awalnya banyak yang meragukan," ungkap Aris kepada bakabar.com.
![pelantikan JPT](https://static.bakabar.com/storage/20240724/115104-pelantikan-jpt-webp-large.webp)
"Namun sebagai bentuk keseriusan menangani pendidikan, saya sudah memiliki beberapa rencana. Salah satunya rutin turun langsung melihat kondisi sarana dan prasarana pendidikan di semua kecamatan," imbuhnya.
Tidak sekadar turun langsung, koordinator wilayah di 17 kecamatan juga diinstruksikan mencari seorang siswa yang benar-benar dari keluarga ekonomi lemah.
"Semasa menjadi camat di Wanaraya, saya menemukan beberapa anak dari keluarga yang benar-benar tidak mampu dan memerlukan orang tua asuh untuk melanjutkan sekolah," beber Aris.
Baca Juga: Disusun Enam Guru di Batola, Dinas Pendidikan Launching Buku Siap P5
"Sekarang setelah mendapat kesempatan di Dinas Pendidikan, saya menginginkan memiliki seorang anak asuh di 17 kecamatan," tegas lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini.
Kriteria anak asuh tersebut harus benar-benar dari keluarga tidak mampu, serta bukan titipan koordinator wilayah, kepala desa atau pihak tertentu.
"Berdasarkan masukan Penjabat Bupati, nilai beasiswa di Batola masih terbatas. InsyaAllah kami juga akan fokus meningkatkan beasiswa, terutama dari pihak ketiga," tutup Aris.