Kondisi itu menurutnya, bertolak belakang dengan apa yang sejauh ini dikerjakan pemkot.
“Kalau yang jadi dasar kita tidak bisa membangun fasilitas untuk warga karena keterbatasan anggaran, toh ternyata bisa saja membuat film Rp6 miliar,” singgungnya.
Itu belum berbicara tentang fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang layak, hingga bidang sosial lainnya.
“Kami tidak melarang pemkot mau bikin film atau apa. Yang penting, tupoksi tugas utama sebagai kepala daerah sudah terpenuhi. Kalau belum, ini kan pencitraan namanya,” tudingnya.
Lantas, bagaimana bila pembuatan film itu dinilai sebagai upaya untuk mempromosikan hingga memajukan pariwisata?
Terkait hal itu, Afrizal menegaskan, mesti ada tolok ukur.
Pertama, seberapa besar penghasilan dari kunjungan wisatawan yang selama ini datang. Kemudian, apa yang menjadi daya tarik dari Banjarmasin.
"Banjarmasin selama ini terkenal dengan branding Kota Seribu Sungai. Mestinya yang utama dibenahi adalah sungai di sini harus tidak boleh kotor dan unik, tapi selama ini bagaimana? Lantas apa yang memotivasi orang untuk datang," paparnya.
“Wisata yang kita jual itu wisata sungai, kuliner dan wisata religi, kalau semua hal itu justru tidak dibenahi betul-betul, maka apa yang membuat orang berwisata ke Banjarmasin,” tekannya.
Lantas, Afrizal bertanya apakah semua permasalahan yang ada, baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, persoalan sosial dan lain sebagainya bisa selesai dengan membuat film?
"Itu bukan solusi,” tegasnya.
Tak habis sampai di situ, Afrizal mendesak agar jangan sampai pemerintah daerah justru tidak bisa membuat perencanaan yang matang hingga memberikan solusi bagi masyarakat.
“Pemkot mestinya memiliki kepekaan melihat persoalan. Ini adalah bentuk bahwa pemkot tidak peka terhadap permasalahan masyarakatnya,” ucapnya.
“Jangan kaget bila nanti ada yang mempertanyakan, ini kepala daerah ingin membenahi kota atau jadi aktor. Kalau pengin jadi aktor, minta saja ikut pemilihan peran (casting) di Jakarta sana,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah dengan tegas meminta agar proses pembuatan film dihentikan.
"Kami dari Komisi II DPRD Banjarmasin tidak pernah mengetahui adanya usulan anggaran Rp6,6 miliar untuk pembuatan film itu," katanya, Selasa (15/11).
"Sehingga kami meminta agar proses pembuatan film itu tidak dilanjutkan. Ini anggaran yang terlalu besar hanya untuk pembuatan film," tambahnya.
Awan menyebut, jika anggaran sebesar itu bisa diprioritaskan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat, misalnya peningkatan kebudayaan lokal, pembinaan seniman lokal dan sebagainya.
Komisi II DPRD Banjarmasin lantas bermaksud untuk memanggil jajaran Disbudporapar untuk mengklarifikasi hal tersebut.
Sementara itu, Kepala Disbudparpora, Iwan Fitriady mengatakan, siap untuk hadir jika dipanggil DPRD Banjarmasin.
"Siap menghadiri RDP yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Banjarmasin dan akan menjelaskan segala hal yang menyangkut soal proses pembuatan film tersebut," tandasnya.
