bakabar.com, BANJARMASIN - Anggota DPRD Banjarmasin beramai-ramai menyoroti pembuatan film Jendela Seribu Sungai.
Selain menyedot anggaran miliaran, rencana pembuatan film juga tidak pernah dibicarakan dalam rapat pembahasan anggaran.
Film Jendela Seribu Sungai sendiri digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar).
Ditarget selesai tahun ini, anggaran yang dikucurkan untuk film itu senilai Rp6,6 miliar bersumber dari APBD-Perubahan.
Lantas, hal itu menuai kritik dari salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Banjarmasin, Afrizaldi.
"Tidak pernah dibahas," ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, belum lama tadi.
Kecuali, kata dia, dibahas di luar rapat resmi atau dengan menggeser satu kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan.
"Misalnya promosi wisata, tapi digeser dengan pembuatan film. Namun, itu kan akal-akalan anggaran," katanya.
Semestinya, ujar dia, Pemkot Banjarmasin tidak boleh melakukan siasat seperti itu. Mengingat, setiap kegiatan harus mengacu pada APBD.
Lalu, juga sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Yang semuanya itu tentu berskala penting.
"Jika memang ingin membuat film, ya sampaikan saja, persentasikan ingin membuat film seperti apa, targetnya bagaimana dan sebagainya," cecarnya.
"Jangan malah kemudian menyeret DPRD seakan-akan menyetujui hal tersebut," lanjutnya.
Afrizal menjamin pihaknya dari Fraksi PAN ada 4 orang yang menduduki Banggar, tidak ada satupun yang pernah mendengar pembahasan film, apalagi menyetujuinya.
Baca Juga: Syuting Film Jendela Seribu Sungai Dimulai, Wali Kota Banjarmasin Kebagian Peran
Afrizal menekankan, saat ini masih banyak masyarakat yang memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih prioritas daripada hanya sekadar membuat film.
Apalagi dana yang digunakan untuk membuat film adalah uang rakyat bayar pajak. Tentu masyarakat yang lebih diprioritaskan.
Ia kembali mengingatkan persoalan yang hingga kini masih membelit masyarakat seperti pembangunan infrastruktur.
Ia bilang, masih ada warga kesulitan menjalankan aktivitas lantaran akses jalan lingkungan berupa titian kayu yang rusak berat.
“Padahal, Banjarmasin terkenal dengan kota perdagangan dan jasa. Tapi bagaimana semua itu bisa terjadi, lantaran jalurnya aktivitas masyarakatnya saja masih terhambat,” tekannya.
“Masih ada warga yang harus urunan dan mengumpulkan sumbangan untuk membangun fasilitas atau infrastruktur jalan mereka contohnya di Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil,” sambungnya.
