bakabar.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan efisiensi harus menjadi fokus dari Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari sisi dampak pada pelayanan.
"Fokus Bapak Presiden itu dampaknya pada kualitas layanan, simplifikasi, dan kepastian prosedur yang tidak berbelit-belit. Jadi, efisiensi," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia Tahun 2023, seperti dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/7).
Ia menegaskan bahwa sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), SDI dan SPBE harus diintegrasikan. Oleh karena itu, interaksi antara hulu dan hilir perlu dikalibrasi agar menjadi satu layanan (service) atau satu antarmuka (interface).
Baca Juga: Biaya Perubahan Iklim, Menkeu: Tidak Berasal dari APBN Saja
Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya pengumpulan data secara terpusat agar memiliki dampak pada layanan publik, efisiensi anggaran, hingga program pemerintah yang tepat sasaran.
Pemerintah membentuk SDI untuk meningkatkan kualitas sekaligus menyederhanakan prosedur pelayanan publik, sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Adapun Sri Mulyani turut memberikan perhatian terhadap capaian serta aspek dalam pembentukan SDI.
"Saya sendiri menaruh perhatian khusus pada proses bagaimana agar pembentukan data dari hulu hingga ke hilir dapat dikoordinasikan secara baik karena proses ini melibatkan banyak pihak," ujarnya.
Baca Juga: PNBP SIM, Kemenkeu Akan Koordinasi dengan Kepolisian
Ke depan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meyakini bahwa SDI dapat terus berupaya membangun Indonesia melalui infrastruktur publik digital yang kuat dan kredibel untuk mendukung Indonesia makin maju, adil, dan makmur.
"Saya mengapresiasi Tim Satu Data Indonesia yang terus membangun koordinasi antarpihak, yang memang tidak mudah," kata Menkeu
Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (11/7), dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD, serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.
