bakabar.com, JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan menjawab gamblang seputar longsor jalan Km 171 Satui, Tanah Bumbu (Tanbu). Sudah sembilan bulan terakhir jalan nasional itu longsor akibat gerusan tambang.
"Kalau jalan Km [171], saya tidak mengetahui jalan," ujar Arifin ketika ditanya mengenai perbaikan jalan nasional Km 171 kepada bakabar.com, Jumat (9/6).
Kendati begitu, Kementerian ESDM, kata dia, bukan tempatnya untuk mencari kepastian perbaikan Km 171. Ia meminta wartawan bakabar.com untuk bertanya ke Kementerian PUPR.
Baca Juga: Dinas PUPR Lepas Tangan soal Km 171 Tanah Bumbu
"Coba tanyakan ke PUPR, tanya PUPR," ujarnya.
Baca Juga: Tragedi Km 171 Tanah Bumbu, Aktivis Siapkan Kado Ultah Jokowi
Apa yang kali ini disampaikan oleh Tasrif agaknya berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Diwawancarai bakabar.com, medio Januari 2023, kala itu Tasrif berjanji akan mengevaluasi izin perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar longsornya Km 171.
Terkait Kementerian PUPR, sebenarnya pihak Menteri Basuki telah mengutarakan kendala perbaikan Km 171. Yaitu, belum adanya tindak lanjut atau kepastian dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM.
Baca Juga: Sandiaga Uno Minta Kerusakan Pantai Bunati dan Jalan Km 171 Dilaporkan!
Lantas, Dirjen Bina Marga PUPR menyurati Dirjen Minerba ESDM tertanggal 9 Februari 2023 guna memfasilitasi penambang dalam mengakomodir perbaikan Km 171 yang ambrol akibat tambang. Namun hingga saat ini surat tersebut masih belum mendapat balasan.
Selain itu, sampai saat ini belum tercapai kesepakatan. Khususnya terkait desain maupun biaya penanganan longsor baik dari pihak Ditjen Minerba maupun penambang terhadap desain yang sudah disampaikan oleh Ditjen Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalsel.
Baca Juga: Senayan Ompong soal Tragedi Km 171 Tanah Bumbu
"Saat ini sedang dilakukan penyusunan alternatif desain penanganan yang dilakukan oleh PT. Arutmin Indonesia," demikian keterangan resmi pihak Kementerian PUPR, Rabu 24 Mei.
Sebagai informasi, ambrolnya jalan nasional Km 171 Satui menyisakan seabrek pekerjaan rumah. Arus lalu lintas tersendat. Belasan kepala keluarga terpaksa mengungsi.
Perusahaan terkesan saling lempar penanganan. PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (MJAB) sempat dituding sebagai biang kerok longsornya Km 171. Namun kepolisian menunjuk sejumlah nama perusahaan lain: PT Autum dan PT ABC. IUP mereka-lah yang berada di bibir jalan nasional itu. Sementara di sebelah kanan jalan merupakan tambang milik PT. Arutmin.
Jalan yang diapit lubang tambang batu bara tersebut ambruk sejak akhir 2022 lalu. Butuh tak kurang dari Rp200 miliar guna memperbaiki jalan penghubung Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur itu.
