bakabar.com, BOGOR - Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan mempersoalkan netralitas seorang yang masih ada di dalam lingkaran pemerintahan. Ia berharap Presiden Joko Widodo memberikan sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.
Baginya, Jokowi pernah menyeruhkan netralitas semua aparatur negara termasuk pejabat, sehingga perlu ada tindakan presiden ke para menterinya yang memihak salah satu paslon.
"Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat," kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Senin (22/1).
Baca Juga: Anies Baswedan Bilang Relawan Tak Bisa Dibeli dengan Rupiah!
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.
Ia juga meminta presiden Jokowi menjelaskan secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.
"Rakyat ini menunggu. Hey, kita udah tahu nih, ini forbidden, tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden. Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain? Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan," ungkap Anies.
Baca Juga: Bawaslu RI Temukan Pelanggaran Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024
Anies mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 nantinya tidak berlangsung adil ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.
"Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden," tuturnya.
Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan dan tidak mendapatkan sanksi atau tegiran, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.
"Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi," tukasnya.
