bakabar.com, TANJUNGSELOR – Tahun ini Pemprov Kaltara akan memberikan bantuan bibit mangrove ke kabupaten/kota. Bantuan bibit untuk rehabilitasi hutan di pesisir Kaltara seluas 525 hektare. (Ha) Rinciannya, di Kabupaten Nunukan seluas 25 Ha, Sebatik 100 Ha, dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) 400 Ha.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, bantuan bibit mangrove dialokasikan untuk pembangunan kehutanan di Kaltara, khususnya untuk rehabilitasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat hutan lainnya.
"Jadi bukan hanya di daratan, hutan di Kaltara juga ada banyak di pesisir. Dan melihat kondisi sekarang, perlu ada rehabilitasi," kata Gubernur, dikutip dalam laman resmi Humas Pemprov Kaltara, Senin (7/1).
Baca Juga: Tanam Ribuan Bibit Mangrove, Masyarakat Pulau Burung Berjuang Melawan Abrasi
Didampingi Kepala Dinas Kehutanan Kaltara, Sjarifudin, Irianto menjelaskan bantuan bibit mangrove untuk merehabilitasi hutan pesisir di wilayah Kaltara. Untuk Kabupaten Nunukan misalnya. Salah satunya di Kecamatan Sebatik, yang diberikan untuk mengurangi dampak abrasi pantai di wilayah itu.
"Bibit mangrove itu nanti akan ditanam di kawasan tambak masyarakat, namun dengan status lahannya milik negara atau kawasan hutan. Fungsinya untuk rehabilitasi hutan mangrove. Sebagiannya lagi ditanam di pantai Nunukan dan Sebatik," terang Irianto.
Begitu pun dengan bantuan bibit mangrove untuk KTT. Dikatakannya, nanti akan ditanam pada areal tambak milik masyarakat yang sudah masuk dalam skema perhutanan sosial, melalui kelompok hutan kemasyarakatan.
"Nantinya tambak-tambak yang akan ditanam bibit mangrove itu, diarahkan pada pola silvofishery. Artinya, perpaduan antara budidaya komoditi tambak dengan konservasi mangrove," timpal Sjarifudin.
Hingga saat ini, lanjutnya, teknis pemberian bibit mangrove itu masih dalam proses penyusunan rancangan teknis penanaman. Bibit-bibit tersebut juga tidak diserahkan kepada kelompok tani, karena lahan yang akan ditanami bibit mangrove itu berada dalam areal milik Negara.
"Ditargetkan akhir tahun selesai, karena anggaran baru turun pada April lalu, melalui DBH-DR (Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi) yang masuk dalam anggaran perubahan. Untuk total anggarannya senilai Rp20 Miliar menyesuaikan dengan progres kerja. Demikian juga untuk tenaga kerjanya nanti akan melibatkan kelompok tani dan masyarakat sekitar," pungkasnya.
Baca Juga: Lawan Abrasi, 6 Ribu Bibit Kembali Ditanam Warga Pulau Burung
Editor: Fariz Fadhillah
