bakabar.com, SAMARINDA - Pembatasan pupuk bersubsidi, praktis berpengaruh besar terhadap hasil produksi para petani yang ada di Kaltim yang berdampak pada banyak hal yang berkaitan dengan kerja pertanian.
Untuk itu, Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo mendorong pemerintah untuk membantu petani mendapatkan pupuk non subisidi, karena hal itu menjadi satu satunya pilihan petani guna menyelamatkan tanamannya sehingga meningkatkan hasil produksinya.
"Kalau yang subisidi tidak ada maka mau tidak mau menggunakan non subsidi yang harganya jauh lebih mahal," kata Bagus, Senin (20/11).
Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pembangunan Berkelanjutan untuk Aset Pemprov
Menurutnya, tingginya harga pupuk secara tidak langsung mempengaruhi harga jual. Belum lagi, iklim pancaroba akibat badai El Nino yang saat ini terjadi memnayangi petani dan menyebbakan turunnya hasil panen atau bahkan gagal panen.
Mengatasi persoalan tersebut, Bagus menyebutkan perlu ada langkah konkret dari pemerintah provinsi agar memberikan kemudahan bagi petani dalam mendapatkan pupuk yang menyokong peningkatan kesejahteraan mereka.
"Perlu adanya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk membeli pupuk non subsidi yang berkualitas yang nantinya dibagikan kepada petani di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Dengan adanya anggaran Rp2,7 triliun pada APBD Kaltim 2023 untuk pertanian maka pembelian pupuk non subisidi bukanlah suatu hal yang sulit dilakukan," tuturnya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Pastikan Stok Sembako Aman hingga Akhir Tahun
Politikus Gerindra ini berharap langkah efektif seperti pengadaan pupuk segera dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
"Terkait aturan, PT Pupuk Kaltim tidak dapat menjual langsung ke pertani, akan tetapi harus menjual kepada Pupuk Indonesia," terangnya. (ADV/DPRD Kaltim)
