apahabar,com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat realisasi kinerja anggaran hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp10,44 triliun atau 31,26 persen dari pagu anggaran sebesar Rp33,41 triliun (setelah automatic adjustment) atau mencapai 30 persen dari pagu Rp34,79 triliun sebelum automatic adjustment.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (6/6), mengakui penyerapan anggaran belum maksimal karena ada sejumlah pekerjaan yang harus dipercepat.
"Kami upayakan akan lebih baik dari tahun lalu, karena praktis kontrak-kontrak yang harus kami jalankan sudah kami lakukan," imbuhnya.
Secara rinci, realisasi anggaran paling besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp1,75 triliun (45,9 persen), dilanjutkan belanja barang sebesar Rp4,52 triliun (29,7 persen), kemudian belanja modal sebesar Rp4,17 triliun (26,5 persen).
Baca Juga: Program Tol Laut, Kemenhub: Infrastruktur Penunjang Perlu Ditambah
Menhub menjelaskan sejumlah strategi yang dilakukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan anggaran 2023, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.
Selain itu, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, serta melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ). Kemenhub juga akan meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money) serta meningkatkan monitoring dan evaluasi.
Pagu alokasi anggaran Kemenhub berdasarkan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 sebesar Rp33,44 triliun.
Ada 10 prioritas kegiatan pada tahun 2023, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah; mendukung dan meningkatkan keselamatan transportasi; mendukung program peningkatan SDM sektor transportasi.
Lalu, mendukung pemerataan pembangunan nasional dan menyentuh daerah terpencil, terluar dan terdepan; melaksanakan program pro kerakyatan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN); memastikan keberlanjutan program multiyears contract (MYC) dan pemenuhan prioritas nasional (PN), serta proyek strategis nasional (PSN).
Baca Juga: Angkutan ke Soetta, Kemenhub-Pemprov DKI Sepakat Tingkatkan Layanan
Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan pokok (belanja gaji dan operasional) secara proporsional, penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan tunggakan, serta pemenuhan dana pendamping; melakukan perencanaan dan pengembangan ibu kota negara (IKN) dan transportasi massal perkotaan.
Kemudian, mendukung inovasi, digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creative financing; serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan melalui pemanfaatan mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan dengan dukungan smart transportation.
