DPRD Tanah Bumbu

Rapat Kerja Bersama PUPR, Komisi III DPRD Tanah Bumbu Lontarkan Berbagai Pertanyaan

Komisi III DPRD Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

Featured-Image
Rapat kerja Komisi III DPRD Tanah Bumbu. Foto: Humas DPRD Tanah Bumbu

bakabar.com, BATULICIN - Komisi III DPRD Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

Rapat dipimpin oleh Dading Kalbuadi yang dihadiri Kepala Dinas PUPR, Hernadi Wibisono, beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi DPRD Tanah Bumbu, Rabu (4/1). 

Berbagai pertanyaan dilontarkan oleh Komisi III DPRD Tanah Bumbu, di antaranya terkait pelaksanaan progres Dinas PUPR pada tahun 2022 serta apa saja yang akan dilaksanakan nantinya di tahun 2023.

Pimpinan rapat Dading Kalbuadi mempertanyakan berapa jumlah anggaran yang telah digunakan pada tahun 2022 serta apa saja kegiatannya.

Menjawab hal ini, Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu, Hernadi Wibisono, menjelaskan untuk PAGU anggaran tahun 2022 sebesar Rp 391 miliar. Sedangkan yang terealisasi pada kegiatan sebesar Rp 362 miliar.

"Dari jumlah pagu anggaran tersebut, Bidang Bina Marga progres fisik tercapai 95 persen, Bidang Cipta Karya 82 persen, Bidang Sumber Daya Air 95,91 persen dan Bidang Tata Ruang 100 persen," jelas Hernadi.

Untuk Bidang Cipta Karya, kata Hernadi, kenapa hanya mencapai 82 persen, karena memang ada beberapa paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan.

"Sesuai aturan Perpres yang berlaku, bagi mereka yang mengalami keterlambatan akan diberi kesempatan untuk terus melanjutkan pekerjaannya selama 50 hari, dengan catatan akan dikenakan denda 1 per 1000 dari nilai kontrak," ujarnya.

Adapun pekerjaan yang belum rampung tersebut, yakni pembangunan Pintu Gerbang Satui dengan progres 75 persen, pembangunan Kantor Dinas Perikanan dengan progres 75 persen, pembangunan Kantor Disbudporapar dengan progres 65 persen, dan pembangunan Jembatan Guntung Tamunih Teluk Kepayang dengan progres 51 persen.

Sementara terkait masih adanya sisa anggaran yang masih belum terserap, tambahnya, yakni sekitar 7,3 persen dari Pagu Anggaran Dinas PUPR adalah pembebasan tanah untuk Bundaran Simpang Empat dan Revitalisasi Pantai Pagatan di daerah Desa Sei Lembu.

Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu, Komisi III DPRD Tanah Bumbu mengapresiasi atas capaian kinerja yang telah diraih dan dilaksanakan oleh Dinas PUPR.

"Untuk 3 bidang, yakni Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Tata Ruang, ini sudah sangat luar biasa capaiannya, meski Bidang Cipta Karya masih belum maksimal, namun tetap terus berproses akhir," ungkap Dading.

Sementara untuk sisa pagu anggaran yang belum terserap, kata Dading, yakni pembebasan tanah Bundaran Simpang Empat dan Revitalisasi Pantai Pagatan, pihaknya meminta untuk diajak saat ekspos, agar mengetahui bagaimana nanti program tersebut setelahnya.

"Jika ada kaitannya dengan anggaran, maka kami akan mendukung agar rencana kegiatan bisa terlaksana," ujarnya.

"Sementara untuk progres tahun 2023, kami meminta pihak Dinas PUPR Tanah Bumbu untuk memperhatikan beberapa ruas jalan antar desa antar kecamatan yang perlu peningkatan dan perbaikan," pungkas Dading.

Editor


Komentar
Banner
Banner