bakabar.com, JAKARTA - Rapat khusus membahas kerusakan jalan nasional Km 171 Tanah Bumbu di Kementerian ESDM antiklimaks. Faktanya, tak ada solusi konkret yang muncul.
"Kalau cuma teori-teori, rapat-rapat koordinasi, kapan kerjanya. Ini sepuluh bulan harus selesai. Kebangetan kau tidak bisa," ucap Kepala Dinas ESDM Kalimantan Selatan, Isharwanto.
Baca Juga: Petugas Kementerian Diadang saat Mengecek Km 171 Tanah Bumbu!
Baca Juga: Pak Kapolri! Kapolres Kotabaru Sebaiknya Dinonaktifkan
Baca Juga: Notulensi 'Bodong' Rapat Km 171 Tanah Bumbu: ESDM Jangan Bohong!
Pertemuan itu digelar, Jumat (7/7) pagi. Baru selesai menjelang Jumatan. Rapat ini mempertemukan Komisi III DPRD Kalsel, pemprov dan sejumlah aktivis bersama Ditjen Minerba Kementerian ESDM.
Baca Juga: Antiklimaks Rapat Km 171 di Kementerian ESDM: Berang, Kesal, Kecewa!
Baca Juga: POLITIK SEPEKAN: Penjegalan Anies, PPP hingga Acuh DPR soal Km 171
Dalam rapat itu, Isharwanto keras. Ia juga ikut-ikutan gusar melihat tingkah pemerintah pusat. Jalan nasional yang longsor di Tanah Bumbu itu, terlampau lama dibiarkan.
Kata dia, kalau meminta perusahaan tambang di Kalsel untuk patungan, Ditjen Minerba mesti aktif. Tak sekadar wacana. Kalau perlu, hubungi satu-satu.
"Perusahaan ditelepon. Tolong kirimkan batu gunung untuk jalan altetrnatif, minimal gitu aja. Ini cuma niat. Terus Adaro telepon, minta kirim aspal 10 drum. Arutmin juga ditelepon, konkret itu," kesalnya.
No Action: Ayo Perang!
Kekesalan itu juga terucap dari Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Syahrujani. Kata dia; kebanyakan koordinasi.
"Kami tidak perlu lagi ke sini. Langsung action saja. Daripada empat kali ke sini, hasilnya cuma gini-gini aja. Nggak ada yang konkret," nyinyirnya.
Aktivis senior Kalsel, Aliansyah lebih keras lagi. Kata dia, Kementerian ESDM sudah membodohi masyarakat.
Baca Juga: Legislator Kalsel Urus Km 171 ke ESDM: Jangan Pulang Tangan Kosong!
"Kalau cuma bicara, kalau isinya cuma akan, akan, dan akan, itu PHP. Itu pembodohan terhadap rakyat Kalsel. Jangan salahkan rakyat Kalsel deklarasi merdeka," lantangnya.
Yang lebih keras lagi datang dari Anang Rosyadi. Pemerhati sosial Kalsel itu menyebut Kementerian ESDM menghina masyarakat Kalsel.
"Apa yang Anda ucapkan hanya koordinasi, itu penghinaan! Bapak-bapak dan kawan-kawan, jika Anda main-main, semoga dilaknat oleh Allah SWT," sumpahnya.
"Jalan rusak itu karena penambang. Kita tidak perlu bicara desain kontruksi, wacana, koordinasi, dan basa-basi lainnya. Tapi kami mau aksi konkret, segera itu diperbaiki Km 171," lanjutnya.
Anang menyebut Kementerian ESDM tak paham undang-undang. Lantaran membiarkan para penambang menggunakan jalan nasional yang seharusnya dilarang. Pemerintah terlihat tutup mata soal itu. Tak ada sanksi tegas.
"Tambang-tambang liar bebas berkeliaran di jalan negara. Mereka tutup mata. Tidak ada ESDM Jakarta, tidak berguna!," ucapnya.
Ia terlampau kecewa. Urusan Mandalika, pemerintah bisa membangun. Tapi untuk Km 171, justru diabaikan. Padahal, budget-nya cuma sekitar Rp200 miliar.
"Mereka bisa bikin Mandalika triliunan rupiah, tapi tidak peduli kalimantan, banyak orang Jakarta yang merampok Kalimantan," katanya.
Baca Juga: Menelisik Keindahan Tanah Bumbu yang Ternodai Insiden Km 171
Saking gusarnya, Anang lantang memberi ultimatum pada pemerintah pusat. "Kalau diskusi ini masih lempar tangung jawab sana-sini, ayo kita perang. Kalau mau rusuh, ayo. Sampaikan ke Jokowi," tutupnya.
Dan, pertemuan itu; tak berguna!
Petugas Kementerian Diadang
Ditjen Minerba Kementerian ESDM mengungkap fakta baru soal Km 171 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mereka diadang orang tak dikenal saat inspeksi.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
Fakta itu diungkap Staf Koordinasi Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Rohyat Jumat (7/7) tadi. "Kami tidak tahu, apakah itu preman atau siapa. Saya nggak tahu," ujarnya kepada bakabar.com
Kata dia, pengadangan terjadi saat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalsel dan tim PT Arutmin Indonesia mengecek aktivitas pertambangan di sekitar Km 171. Tepatnya tanggal 28 Juni.
Saat inspeksi itu, terlihat sejumlah alat berat di sekitar Km 171. Diduga adalah aktivitas tambang ilegal.
"Ada beberapa eskavator yang beraktivitas di sekitar Km 171 dari tim pantauan Arutmin," bebernya.
Peristiwa pengadangan itu sudah dilaporkan ke Polda Kalsel. Termasuk melaporkan dugaan adanya aktivitas penambangan di sekitar Km 171.
"Tanggal 3 Juli sudah dilaporkan ke Polda Kalsel, itu alat berat bukan milik PT Arutmin. Mereka tidak pernah menambang di situ. Jadi diduga itu milik penambang ilegal," tutunya.
Rohyat menyebut, sampai laporan dibuat, aktivitas penambangan di sekitar Km 171 masih berjalan.
Mendengar fakta itu, pemerhati sosial Kalsel Anang Rosandi geram. Ia mempertanyakan, mengapa mesti takut dengan orang-orang yang mengadang tersebut.
"Ini lucu, masak negara kalah sama preman. Jangan sedikit pun ada rasa takutlah! Ini instansi pemerintah loh! Mewakili negara!," ujarnya.
Ia meminta Ditjen Minerba pro aktif untuk mengawal kasus tersebut. Jangan sampai penambang ilegal menambang di sekitar Km 171.
"Menambang di Km 171 itu sudah pelanggaran berat. Jalan sudah rusak masa terus nambang. Harus diberantas itu. Jangan cuma lapor terus didiamkan!," tutupnya.
Hingga berita ini naik tayang, tim bakabar.com masih berupaya mengonfirmasi kepolisian terkait kasus pengadangan itu.
