bakabar.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan sistem bayar tol tanpa sentuh melalui skema Multi Lane Free Flow (MLFF).
Pengamat transportasi dan tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai sistem tranportasi baru itu dapat mengurangi kemacetan hingga 30 persen di Jakarta. Terutama untuk kemacetan kendaraan akibat antrean panjang saat pengendara melakukan pembayaran di gerbang tol.
“Itu kalau misalnya kita bisa menggunakan MLFF masuk tol menggunakan jalan arteri, hambatannya akan hilang berkurang 30 persen kemacetannya,” ujarnya dalam Diskusi Publik Peluang dan Tantangan Implementasi Sistem Bayar Tol Tanpa Henti, Selasa (7/2).
Baca Juga: Soal Atasi Kemacetan Jakarta, Kadishub: Masih Kita Evaluasi
Pintu masuk tol dalam kota terutama di Jakarta sering mengakibatkan kemacetan panjang pada jalan-jalan arteri. Ruas jalan arteri mengalami penyempitan imbas dari adanya gerbang tol.
Selain itu, proses transaksi pembayaran tiket masuk tol yang dilakukan karena adanya interaksi langsung antara pengendara dengan mesin pembayaran, memperburuk arus lalu lintas di sekitarnya. Terutama arus lalu lintas pada beberapa simpul strategis jalan utama yang ada di Jakarta.
Penggunaan kartu uang elektronik membutuhkan waktu transaksi sekitar 4 detik dibandingkan transaksi manual 10 detik. Melalui penggunaan sitem pembayaran baru (MLFF) itu akan memgurangi antrean kendaraan pada gerbang masuk tol.
“Dengan MLFF proses transaksi di gerbang tol berubah dari 1 detik jadi nol. Sehingga hambatannya akan hilang (kemacetan),” imbuhnya.
Baca Juga: Kerja dari Rumah Solusi Urai Kemacetan Jakarta?
Jika MLFF diberlakukan pada setiap pintu tol di dalam kota akan berdampak pada berkurangnya kemacetan di ruas jalan utama di Jakarta. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi lancar dan pengguna jalan merasa nyaman.
Hanya saja muncul pertanyaan, apakah sistem ini fokus hanya pada masalah model transaksi yang berpotensi adanya risiko kerugian? Yayat mencontohkan risiko yang dimaksud adalah abuse atau penyalahgunaan oleh pengguna.
Termasuk kelemahan sistem pada penerapan tarif denda yang diberikan kepada setiap pelanggar aturan, serta peran Polri dalam tindak lanjut pasca-terjadinya pelanggaran.
“Diluar negeri lebih mahal, pertanyaannya merasionalkan cara berpikir orang kalau masuk jalan tol ada aturan. Kalau di luar negeri itu dikasih sanksi setinggi-tingginya, karena tol itu jalan pilihan,” pungkasnya.
