bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tiga proyek pembangunan sarana dan prasarana untuk pengendalian banjir dikerjakan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2023 dengan dukungan pembiayaan APBN senilai Rp60,76 miliar.
"Tiga proyek pengendalian banjir yang dikerjakan di NTT pada tahun ini yaitu pengendalian banjir Sungai Malibaka, Kabupaten Belu; Sungai Waemese, Kabupaten Manggarai Barat, dan Sungai Waepesi, Kabupaten Manggarai," ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo di Kupang, NTT, Selasa (25/4).
Catur menyebutkan ketiga proyek pengendalian banjir sudah direalisasikan penyaluran uang muka masing-masing untuk pengendalian banjir di Sungai Malibaka sebesar 20 persen dengan nilai kontrak Rp16,9 miliar.
Untuk pengendalian banjir Sungai Waemese direalisasikan sebesar 20 persen dari nilai kontrak Rp17,03 miliar, dan pengendalian banjir Sungai Waepesi juga sebesar 20 persen dari nilai kontrak Rp26,83 miliar.
Baca Juga: Bupati Meranti Gadai Aset Pemda, Kemenkeu Buka Suara
"Proyek-proyek yang sedang berjalan ini akan memberikan manfaat berupa pengendalian banjir yang melimpas dan pengendalian daya rusak air," kata Catur.
Catur juga menjelaskan proyek pengendalian banjir tersebut merupakan bagian dari kinerja APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur guna mengurangi risiko bencana alam di wilayah NTT.
Kehadiran proyek strategis pemerintah itu, kata dia, akan memberikan multi efek, salah satunya berupa penyerapan tenaga kerja, sehingga warga memiliki sumber pendapatan untuk peningkatan kesejahteraan.
Baca Juga: 14 April 2023, Kemenkeu Bayarkan THR PNS dan Pensiunan Rp28,07 Triliun
Oleh sebab itu, proyek yang bersumber dari APBN itu perlu dikawal bersama oleh berbagai elemen warga agar bisa tuntas dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
"APBN adalah milik bersama semua warga jadi perlu terus dikawal penggunaannya untuk memastikan sesuai dengan tujuan dan sasaran," tandasnya.
