bakabar.com, BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mencatat kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir Agustus 2025.
“Realisasi pendapatan APBN di Kalsel mencapai Rp8,31 triliun atau 37,68% dari target sebesar Rp22,05 triliun,” ujar Kepala Kanwil DJPB Kalsel, Catur Ariyanto Widodo.
Capaian tersebut ditopang oleh tiga komponen utama. Pertama, penerimaan perpajakan yang mencapai Rp6,55 triliun atau 32,15% dari target Rp20,36 triliun. Kedua, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp625,49 miliar atau 239,52% dari target Rp261,14 miliar. Dan ketiga, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,14 triliun atau 79,76% dari target Rp1,42 triliun.
Dari komposisi penerimaan, sebanyak 78,8% didominasi perpajakan, 13,7% berasal dari PNBP, dan 7,5% disumbangkan dari Bea dan Cukai.
Sementara itu, realisasi belanja APBN mencapai Rp25,51 triliun atau 61,46% dari pagu Rp41,5 triliun. Belanja tersebut terbagi dua, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp4,94 triliun atau 48% dari target Rp10,29 triliun, serta Belanja Transfer ke Daerah (TKD) Rp20,56 triliun atau 65,91% dari pagu Rp31,20 triliun.
“Jenis belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 80,62% dari total belanja APBN, sementara BPP berkontribusi 19,38%,” terang DJPb Kalsel.
Secara komposisi, realisasi TKD Kalsel masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 56,60% dari total penyaluran. Adapun kinerja TKD per pemerintah daerah menunjukkan Kota Banjarbaru mencatat penyaluran tertinggi sebesar 69,54%, sedangkan Kabupaten Kotabaru masih terendah dengan 62,89%.
Pada bulan Agustus 2025, terjadi peningkatan signifikan dari pagu dan realisasi TKD. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya penyaluran kurang bayar DBH tahun 2025 sebesar Rp3,31 triliun.
