bakabar.com, JAKARTA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta untuk melaporkan pihak yang tidak kooperatif dalam penyusunan Data Pemilihan Tetap (DPT) dalam keikutsertaan Pemilu 2024.
Hal ini diungkap Presiden Joko Widodo dalam acara konsolidasi Nasional 2022, yang diadakan Bawaslu di Gedung Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12)
"Misalnya soal DPT, tiap pemilu selalu jadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan selalu diulang-ulang. Oleh sebab itu, saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini," ujar Presiden Joko Widodo, di Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12).
Secara tegas Jokowi mengatakan untuk setiap penemuan kecurangan harus segera dilaporkan dan pihak pemerintah tak boleh mempersulit dalam urusan DPT, karena jadi urusan yang krusial.
"Kalau ada yang menghambat apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif nanti Pak Rahmat Bagja lapor akan ke saya, karena urusan DPT sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu jadi bahan dan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita," tukasnya.
Baca Juga: Bawaslu Tuding Anies Curi Start, Tifatul: Garis Start Saja Belum Ada
Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga berpesan kepada bawaslu untuk berhati-hati dalam memetakan tempat yang rawan dan berpotensi terjadinya pelanggaran, dan telah menyiapkan langkah pencegahan, mitigasi dan antisipasi.
"Pusat memetakan kabupaten dan kota. Memetakan semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu, setiap kemungkinan jangan ada yang terlewaakukt. Lakukan perencanaan yang matang," tambahnya.
Presiden Jokowi mengingatkan bawaslu untuk fokus dalam mengawasi Indeks kerawanan pemilu (IKP) 2024, karena hal tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam mencapai pemilu yang damai dan aman.
"Sejak dini perlu mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar. Bawaslu hati hati," pungkas Jokowi.
