bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan dukungan infrastruktur untuk pengembangan sarana dan prasarana area zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat tuntas akhir 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/5) mengungkapkan pembangunan PLBN Terpadu Napan tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia – Timor Leste.
"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Basuki.
Pengembangan sarana-prasarana pendukung PLBN Napan bersumber dari APBN Tahun 2023 senilai Rp22 miliar. Anggaran tersebut di antaranya untuk pembangunan rest area, pagar kawasan, jalan kawasan, lanskap, perkuatan lereng, dan meubelair, sekaligus melanjutkan pekerjaan pada zona inti, zona sub inti, zona TNI, dan zona Polri yang belum selesai.
Baca Juga: Kawasan Batu Cermin, KemenPUPR: Dukung jadi Lokasi Pameran Budaya
Pengembangan PLBN Terpadu Napan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengembangan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Dengan adanya PLBN Terpadu Napan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana andal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing serta dapat mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
PLBN Napan terletak di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berjarak sekitar 200 km dari Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi NTT dan dapat ditempuh sekitar 5 jam via jalur darat.
Secara administratif, PLBN Napan siap dioperasikan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Negara Timor Leste.
