bakabar.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid menganggap kepungan tambang ilegal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sekadar fitnah.
Meskipun temuan data aktivitas tambang ilegal di IKN telah diungkap Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
"Ya Walhi jangan buat fitnah, dan Jatam jangan buat fitnah," kata Jazilul kepada bakabar.com di Jakarta, Selasa (12/9).
Baca Juga: Mabes Polri Masih Bungkam Usut Kepungan Tambang Ilegal di IKN
Wakil Ketua Umum PKB ini malah meminta Walhi dan Jatam melayangkan laporan kepada aparat penegak hukum dan DPR. Bahkan Fraksi PKB DPR RI membuka pintu kepada Walhi dan Jatam.
"Laporkan saja ke aparat hukum yang jelas, ke DPR, kami terbuka, mau lapor ke fraksi PKB kami terbuka jadi supaya ini tidak menjadi desas-desus yang berubah jadi fitnah," ujarnya.
Baca Juga: Polda Kaltim-Otorita Bentuk Satgas Berantas Tambang Ilegal di IKN!
Menurutnya, permasalahan tambang ilegal yang mengepung IKN di Kalimantan Timur di tahun politik, hanya akan menimbulkan fitnah ke pemerintah.
"Ini tahun politik jadi jangan masalah substansi hilang jadi masalah isu, masalah fitnah. sampaikan lah, DPR terbuka, kami terbuka," jelasnya.
Sebelumya, Pertambangan batu bara tak berizin atau PETI masih menjadi momok yang tidak berkesudahan di Indonesia.
Baca Juga: JATAM Tantang KLHK soal Klaim IKN Bebas Tambang Ilegal!
Buktinya, selain sederet modus baru, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) juga mengendus praktik lama bisnis gelap pertambangan ilegal di Kalimantan Timur. Utamanya 'membeli putus' tanah masyarakat.
"Jadi seperti Ismail Bolong itu, dia membeli tanah di masyarakat sekitar, kemudian dia melakukan pertambangan," ujar aktivis dari JATAM Kaltim Mareta Sari dalam diskusi bertajuk "Riwayat Kepolisian dalam Bisnis Keamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam" di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (27/6).
