bakabar.com, JAKARTA - Section Head (Comrel) MOR V Pertamina Patraniaga Regional Jatimbalinus Taufiq Kurniawan mengungkapkan pasokan gas elpiji 3 kg di Banyuwangi, Jawa Timur dalam kondisi aman.
Meski begitu, ia tak menampik adanya disinformasi yang berhembus kencang soal harga gas elpiji 3 kg mulai melonjak. Hal itu berawal pada 21 Juli lalu. Kala itu permasalahan soal kelangkaan mulai menghangat di masyarakat.
"Kemudian DPRD bersama Pemda dimintai untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Pertamina juga," katanya kepada bakabar.com, Selasa (1/8).
Setelah RDP, lanjutnya, diberlakukan sidak pada 22 Juli 2023 yang menyasar ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), termasuk agen gas elpiji. Usai sidak, tutur Taufiq, Pemda menyatakan bahwa gas elpiji 3 kg berada di level aman dengan stok yang mencukupi.
Baca Juga: Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Berulang: Sistem Harus Dipertegas!
Setelah itu, Pertamina melakukan normalisasi harga. Normalisasi dilakukan, karena berembus kabar adanya kenaikan harga hingga berujung pada kelangkaan elpiji 3 kg akibat aksi borong oleh warga.
Operasi pasar kemudian digelar pada 24-29 Juli 2023. Operasi pasar yang bertujuan untuk menormalisasi harga tabung gas berwarna hijau tersebut diadakan di 12 kecamatan dengan pasokan per hari sebanyak 2.240 tabung.
"Ada salah framing yang membuat orang panic buying. Jadi ketika operasi pasar kan yang melaksanakan Pemda anggotanya hanya 2 orang, sedangkan orang yang ingin mendapatkan tabung jumlahnya ratusan, sehingga antrean mengular," terang Taufiq
Ia menambahkan, "Padahal itu adalah operasi pasar untuk normalisasi harga." Antrean yang terjadi saat itu, bukan karena kelangkaan gas elpiji 3 kg.
Baca Juga: Stok Elpiji 3 Kg di Jaksel Aman, Kelangkaan Tidak Terjadi
Oleh sebab itu, Taufiq menegaskan, tidak benar adanya kelangkaan gas elpiji 3 kg di Banyuwangi. Terlebih sejak 22 Juli, Bupati Banyuwangi sudah mengumumkan bahwa kondisi pasokan gas aman.
"Malah tanggal 28 Juli kita apresiasi juga Bupati Banyuwangi mengeluarkan surat edaran konsumen yang berhak mengkonsumsi LPG 3kg. ASN dan BUMN termasuk yang dilarang," tutupnya.
