bakabar.com, KOTABARU – Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis bersama wakilnya menyambangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Kunjungan orang nomor satu di DPRD Kotabaru bersama rombongan ini bertujuan untuk memperjuangkan ribuan tenaga honorer, mengingat rencananya akan dihapus tahun depan.
Syairi Mukhlis mengatakan kebijakan penghapusan tenaga honorer tentu menjadi masalah tersendiri bagi daerah, termasuk di Kotabaru.
Sementara tenaga honorer jumlahnya ribuan di Kotabaru.
Para tenaga honorer tersebut telah bekerja lama di lingkup satuan kerja perangkat daerah Pemkab Kotabaru, guru serta tenaga kesehatan.
Akan menjadi persoalan atau masalah bagi daerah ketika para honorer diangkat menjadi PPPK lantaran penggajiannya dibebankan ke pemerintah daerah.
“Jadi soal penggajian dibebankan ke pemda ketika tenaga honorer diangkat PPPK, dengan jumlah ribuan tentu akan membebani daerah. Inilah yang kita sampaikan ke Kemenpan-RB,” ucap Syairi.
Syairi bilang semestinya penggajian PPPK tidak dibebankan ke pemerintah daerah, melainkan APBN.
Alasannya agar tidak berpengaruh pada percepatan pembangunan infrastruktur dan lainnya.
“Dalam hal ini kami bersyukur usulan-usulan kami kemarin diterima dan ditanggapi dengan baik oleh pihak Kemenpan-RB,” katanya.
Selain itu, kata Syairi, disampaikan pula poin lainnya ke Kemenpan-RB berkenaan dengan pengangkatan tenaga kontrak agar dapat diluluskan secara otomatis sesuai keperluan daerah.
Hal tersebut karena pemerintah daerah lah yang mengetahui kondisi atau kebutuhan tenaga kontrak di wilayah masing-masing.
“Kita khawatir jika seleksi dilakukan secara nasional, SDM kita akan kalah dengan orang luar dan pada akhirnya daerah pula yang dirugikan,” pungkasnya.
