bakabar.com, BANJARBARU - Sedikitnya 1.700 tenaga non-ASN di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan mengikuti verifikasi data, Kamis (13/2).
Dilangsungkan di Gedung Idham Chalid, verifikasi data bertujuan untuk validasi data tenaga non-ASN untuk diprioritaskan mengikuti seleksi tes CASN berikutnya.
"Ini masa depan bagi para honorer agar bisa memberikan data dengan benar supaya dapat diterima oleh Biro Organasasi dan BKD," papar Plh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, M Syarifuddin.
Syarifuddin menegaskan pemerintah sangat memperhatikan masa depan pegawai non-ASN.
Dari data yang masuk ke Biro Organisasi Setdaprov Kalsel sebanyak 2.500 non-ASN. Namun yang datang hanya 1.700 honorer.
"Verifikasi ini sebagai langkah awal untuk mengetahui data para honorer. Apakah benar sudah bekerja minimal dua tahun dan orang benar ada untuk masuk database," sahut Galuh Tantri Narindra, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel.
"Adapun untuk honorer yang datanya masuk ke BKN sudah dipastikan akan menjadi PPPK secara bertahap. Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," sambungnya.
Semua honorer yang tervalidasi nanti akan diprioritaskan untuk mengikuti tes CASN. Namun bagi tenaga non-ASN yang datanya sudah masuk ke BKN otomatis diangkat menjadi PPPK.
Adapun SKPD yang belum ikut hari ini, masih bisa mengikuti verikasi di lain waktu.
"Jangan khawatir. Masih ada kesempatan. Surat akan disampaikan ke semua SKPD. Ini karena kesiapan dari kawan-kawan pokja yang terbatas, makanya hanya ada beberapa SKPD saja," tutur Tantri.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan menambahkan, perintah guberbur jika tidak ada pemutusan kontrak terhadap tenaga honorer dengan masa kerja di bawah dua tahun.
"Namun di tahun 2025 ini dipastikan tidak ada penerimaan tenaga honorer," tutupnya.
