Pemulihan Laut

Percepat Upaya Pemulihan Laut, RI Dukung Adopsi Perjanjian BBNJ

Pemerintah Indonesia mendukung adopsi Perjanjian tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di luar Yurisdiksi Nasional.

Featured-Image
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku pengarah delegasi Indonesia dalam negosiasi perjanjian BBNJ. Foto: Kemenko Kemaritiman dan Investasi

bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mendukung adopsi Perjanjian tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di luar Yurisdiksi Nasional (Biodiversity Beyond National Jurisdiction/BBNJ) yang akan mendorong percepatan konservasi lingkungan laut dan pemulihan laut untuk masa depan umat manusia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku pengarah delegasi Indonesia dalam negosiasi perjanjian BBNJ, menyambut baik diadopsinya naskah perjanjian BBNJ sebagai instrumen hukum internasional.

“(Tim Nasional) Indonesia sudah berperan aktif dan strategis dalam negosiasi, namun lebih penting lagi menggunakan instrumen ini (perjanjian BBNJ) untuk kepentingan Indonesia. Bioteknologi akan menjadi penggerak industri medis dan teknologi strategis di masa depan. Indonesia jangan sampai ketinggalan, kita harus ‘take action’ sekarang,” katanya melalui keterangan di Jakarta, Rabu (21/6).

Pemerintah Indonesia mendukung penuh adopsi perjanjian BBNJ yang secara resmi telah diadopsi secara konsensus oleh 193 negara anggota PBB di Markas Besar PPB, New York, AS, Senin (19/6).

Baca Juga: Berhasrat Bikin Jembatan Pulau Laut, Jangan Lupa Aib Km 171 Tanbu

Perjanjian BBNJ merupakan perjanjian baru di bawah UNCLOS untuk mengatur perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik di laut internasional. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York Duta Besar Arrmanatha C. Nasir menekankan strategisnya peran Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam implementasi isi perjanjian BBNJ.

Dalam pernyataan nasional yang disampaikan pada sesi adopsi perjanjian BBNJ, Dubes Arrmanatha menekankan agar perjanjian BBNJ meningkatkan peran strategis negara berkembang.

“Peningkatan kapasitas sebagai salah satu elemen penting dalam implementasi perjanjian BBNJ harus dapat mendorong negara berkembang terlibat lebih aktif dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik di laut khususnya di luar yurisdiksi nasional. Indonesia, berkomitmen untuk turut berkolaborasi meningkatkan pemahaman kita terkait sumber daya hayati di laut bebas dan siap berkolaborasi melakukan peningkatan kapasitas demi kemaslahatan bersama,” katanya saat mewakili Indonesia pada Intergovernmental Conference (IGC) on the BBNJ.

Tim Nasional Indonesia yang terdiri dari negosiator dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York dan sejumlah pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Pusat hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, telah memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam pemanfaatan lestari sumber daya genetik di laut internasional.

Baca Juga: Kebijakan Hilirisasi, Kemenko Marves: Perlu Dukungan Bank Dalam Negeri

Tim Nasional Indonesia juga mendorong secara aktif agar bioteknologi menjadi aspek tak terpisahkan dari alih teknologi kepada negara berkembang. Selain memperjuangkan kesetaraan kesempatan bagi negara berkembang, Indonesia juga berhasil memastikan agar sumber daya genetik terbesar yang ada di laut, yakni ikan yang dimanfaatkan dalam aktivitas bioteknologi, tidak dikecualikan dari rezim pembagian keuntungan/manfaat bagi semua negara, terutama negara berkembang.

Selama ini, Indonesia secara gigih memastikan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan laut bebas tidak dikecualikan dari proses konsultasi pelaksanaan aktivitas di laut bebas. Indonesia menentang keras pelaksanaan aktivitas di laut bebas yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsultatif dengan negara di sekitar lokasi pelaksanaan aktivitas di laut bebas.

Kepemimpinan Indonesia dalam konteks peran negara pulau dan kepulauan juga dilakukan dengan memastikan kebijakan afirmasi bagi keterwakilan pakar negara pulau dan kepulauan dalam skema institusional dan pengembangan kapasitas perjanjian BBNJ termasuk scientific and technical body (STB).

Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi, selaku pimpinan delegasi Indonesia pada 5th Resumed Session IGC-BBNJ berharap momentum adopsi perjanjian BBNJ ini menjadi batu lompatan penguatan diplomasi maritim Indonesia dan mempercepat pengembangan Industri Bioteknologi di Indonesia.

Baca Juga: Hilirisasi Industri, Kemenko Marves: Berkontribusi Positif bagi Ekonomi

Ia juga meminta agar soliditas dan kegigihan Tim Nasional Indonesia dalam negosiasi terus dilanjutkan melalui rencana aksi yang terukur untuk implementasi.

“Pekerjaan rumah kita (semakin) bertambah. Saya harap soliditas (tim nasional BBNJ) ini dipertahankan. Dalam tiga bulan kita harus bisa susun implementasi regulasi, riset, keterlibatan sektor bisnis, dan diplomasi, yang terukur,“ ungkap Jodi.

Editor
Komentar
Banner
Banner