bakabar.com, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin mengentasan kemiskinan perlu dimulai dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini merupakan kunci dalam menangani persoalan kemiskinan di Kalimantan Timur.
"Kalau bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara," ujarnya di Samarinda, Kamis (9/11)
Politisi Partai Golkar itu menambahkan kemiskinan berdampak negatif bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat, seperti kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan.
Baca Juga: Pendidikan Anak Penting, DPRD Kaltim Dorong Insentif bagi Bunda PAUD Balikpapan
"Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat," ungkap Salehuddin,
Baginya dengan pendidikan akan ada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia yang membuat individu mampu bersaing dalam dunia pekerjaan sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Baginya, pengembangan SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, sudah seharusnya difasilitasi oleh pemerintah provinsi.
"Apalagi adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini juga jadi tantangan kita. Saya fikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM," katanya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pengelolaan Desa Wisata untuk Ekonomi Masyarakat
Ia menyebutkan sampai saat ini ada beberapa kabupaten tidak semua angka kemiskinan disumbang oleh masyarakat lokal. Sebagian besar ada masyarakat pendatang yang kemudian mengadu nasib di beberapa daerah kabupaten/kota, juga menjadi penyumbang salah satu angka kemiskinan.
Untuk itu, perlu ada kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.
"Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional, misal di satu desa desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar," jelasnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Kaltim: Penanganan Stunting Butuh Sinergitas
Dia berharap keterlibatan semua stakeholder, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan. Misalnya program bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan perusahaan.
"Perusahaan di Kaltim mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni," ucap Salehuddin. (ADV/DPRD Kaltim)
