bakabar.com, Jakarta- Pengamat politik Boni Hargens menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, murni penegakan hukum.
Menurut Boni, tudingan politisasi kasus Mentan tidak punya dasar yang jelas. Pasalnya, KPK telah menemukan sejumlah alat bukti.
"Ada bukti material. Ada kerugian negara. Jelas itu penegakan hukum. Propaganda yang mengatakan itu politisasi hanya datang dari mereka yang tidak paham kasus ini secara menyeluruh," kata Boni dalam keterangan tertulis, Selasa (3/10).
Baca Juga: KPK Belum Tersangkakan Mentan Syahrul Yasin Limpo
Meskipun dalam suasana tahun politik, Boni mengatakan pengusutan dugaan korupsi di Kementan tidak bisa mengabaikan aspek penegakan hukum.
"Kita tidak bisa mengabaikan penegakan hukum meskipun selalu ada skeptisisme yang membaurkan fakta hukum dengan kepentingan politik. Ya namanya juga tahun politik," tuturnya.
Baca Juga: KPK Ungkap Yasin Limpo Jual Beli Jabatan di Kementerian Pertanian
Selain itu, kasus yang menerpa Mentan SYL akan berdampak terhadap citra partai NasDem. Kemungkinan preferensi pemilih meninggalkan partai besutan Surya Paloh ini bisa saja terjadi.
"Biasanya isu, sosok, dan arus opini mainstream menentukan preferensi mereka dalam memilih. Maka kasus seperti ini berpotensi melemahkan citra partai asal pelaku yakni NasDem dalam kasus SYL," katanya.
