bakabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bisa menjadi salah satu kandidat cawapres yang dipasangkan dengan calon presiden Ganjar Pranowo.
Baginya figur Mahfud MD dapat mendampingi Ganjar, apabila kriteria kandidat bakal cawapres menimbang variabel model kepemimpinan maupun performa kinerja ketika memimpin suatu lembaga negara atau pemerintahan.
"Mahfud MD salah satu tokoh yang potensial juga berasal dari kalangan yang pertama," kata nyarwi saat dihubungi bakabar.com, Jakarta, Kamis (27/4).
Baca Juga: Tak Bahas Politik, Mahfud MD Diminta Prabowo Ceramah di Hambalang
Nyarwi mengatakan peluang Mahfud MD menjadi salah satu kandidat potensial bakal cawapres potensial apabila penegakan hukum dianggap menjadi isu yang paling krusial di masa depan dan di mata elite politik.
"Jika isu penegakan hukum di masa depan dianggap isu yang paling krusial dan makin krusial di mata elite dan juga mayoritas pemilih Indonesia, maka peluang Mahfud makin besar," tuturnya
Adapun menurutnya, bursa tiket bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar akan menjadi rebutan para tokoh maupun pimpinan partai politik, khususnya partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Partai Golkar, PAN, dan PPP.
“Saya kira ketum-ketum partai yang nantinya bergabung dengan PDIP untuk memasangkan kandidat cawapres yang mendampingi Ganjar akan mematok sejumlah kriteria yang harus dipenuhi,” pungkasnya.
Baca Juga: GP Ansor: Erick Thohir Sosok Cawapres Ganjar Yang Ideal
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.
"Maka pada jam 13.45, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menetapkan saudara Ganjar pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Megawati
Penetapan itu dilakukan setelah berdialog dan berdiskusi dengan sejumlah petinggi partai politik, tokoh partai, termasuk Presiden Joko Widodo. Terlepas dari itu, pengumuman tersebut merupakan bagian dari harapan rakyat yang disampaikan kepada Megawati Soekarnoputri.
