bakabar.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyoroti buruknya komunikasi publik pemerintah jelang kenaikan harga BBM Subsidi.
Ia menilai kebijakan pemerintah tersebut memiliki unsur kesengajaan. Regulasi kebijakan tersebut dijadikan acuan yang secara otomatis diikuti oleh pemerintah daerah.
"Pemerintah melihat ini ada potensi-potensi yang mungkin lebih menguntungkan secara secara politis, di mana kemudian saya lihat justru daerah yang memiliki masyarakat banyak itu tidak punya pengetahuan banyak," katanya dalam diskusi publik di kanal YouTube PIPAMAS, Senin (19/9).
Ia menyebut pengetahuan masyarakat seperti jebolnya rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian habisnya Bahan Bakar Minyak (BBM) masih minim.
Karena itu, ia menilai pemerintah minim informasi, edukasi, dan komunikasi publik yang rendah di masyarakat. Saat BBM subsidi diumumkan mengalami kenaikan harga, masyarakat berpikir rasional dengan memilih membeli BBM yang lebih mudah
"Saya berkali-kali mengunjungi survei, beberapa mengunjungi pom bensin hampir semua mobil lari ke subsidi," ucap Trubus.
Dalam situasi tersebut, ia mengkhawatirkan adanya oknum Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang memanfaatkan situasi dengan menampung bensin. Ia menyayangkan jika kejadian tersebut terjadi di daerah, dimana jarak antara SPBU satu dengan lainnya berjauhan.
Kondisi tersebut mengakibatkan pengendara yang berhak mendapatkan BBM subsidi akhirnya terpaksa membeli bensin yang tersedia karena takut kendaraannya kehabisan bensin untuk mencari SPBU yang menyediakan BBM subsidi.
"Kalau ke Jakarta sih mudah kan ada pilihan lain ada Vivo ada Shell ada macam-macam tapi ini di daerah saya lihat jauh sekali. Otomatis terpaksa beli disitu karena untuk menjangkau yang satunya lagi tidak keburu artinya bensin sudah habis motornya takut motor nya mobil nya juga rusak juga," jelas Trubus.
Selain itu, kenaikan BBM subsidi menurut Trubus juga berdampak kepada kelas menengah, bahwa masyarakat kelas menengah tidak mendapatkan solusi sama sekali, hanya dipaksa mengikutin aturan yang ada.
Menurutnya pemerintah daerah harus pintar memanage supaya tidak terjadi konflik di bawah masyarakat, jika ingin membatasi BBM maka batasannya harus jelas, seperti untuk angkutan umum dan jenis motor tertentu.
"Tapi kalau pemerintah sekarang berdalih-dalih misalnya belum akan diterapkan terlihat keragu-raguan dan keragu-raguan itu ada keuntungan di situ," tutup Trubus.
