bakabar.com, JAKARTA - Perjuangan untuk memuluskan upaya hilirisasi hasil mineral telah dilakukan Indonesia lewat berbagai cara. Salah satunya melalui diplomasi G20 2022.
Sebelumnya, banyak anggota G20 yang meragukan komitmen Indonesia, namun secara perlahan Indonesia mampu meyakinkan mereka. Pasalnya, banyak anggota G20 sudah lebih dahulu melakukan hilirisasi sebelum menjadi negara maju.
Sebut saja Inggris yang melarang ekspor wol untuk mendorong industri tekstil dalam negeri hingga menjadikannya sebagai pusat tekstil Eropa dan menjadi modal lahirnya revolusi industri modern.
Amerika Serikat juga pernah menerapkan pajak impor yang sangat tinggi pada abad 19 sampai awal abad 20 untuk mendorong industri di dalam negerinya.
Baca Juga: Pengembangan Manyar Smelter Project Terus Dikebut demi Hilirisasi Industri Mineral
Begitu pula Cina, yang pernah menerapkan TKDN sampai 90 persen untuk sektor otomotif untuk memastikan dampak positif investasi bagi ekonomi lokal mereka.
Sementara itu, Finlandia melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal pada tahun 1987. Pembatasan tersebut membuat perusahaan yang dimiliki asing di atas 20 persen dikategorikan sebagai perusahaan "berbahaya".
Diplomasi lewat G20
Setelah perdebatan alot, akhirnya lahirlah Bali Compendium atau Kompendium Bali yang kemudian masuk dalam kesepakatan Bali Leaders' Declaration sebagai hasil KTT G20 2022.
Dengan adanya Kompendium Bali, setiap anggota G20 dapat menentukan arah kebijakan investasi negaranya masing-masing berdasarkan keunggulan komparatifnya, termasuk Indonesia, dan tidak diperbolehkan melakukan intervensi antarnegara.
Baca Juga: Bahlil Tantang Investor Asing Terlibat di Proyek Hilirisasi Indonesia
"Ini merupakan awal yang baik bagi Indonesia. Mulai saat ini, tidak boleh ada negara yang merasa lebih berhak dari negara lainnya. Semua sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi," ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Perluasan hilirisasi
Tidak berhenti di nikel, pemerintah sudah memetakan untuk memperluas cakupan hilirisasi industri di delapan sektor, yaitu mineral, batu bara, minyak Bumi, gas Bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.
Terdapat 21 komoditas dari delapan sektor prioritas hilirisasi dengan potensi investasi sebesar sekira 545,3 miliar dolar AS (setara Rp8.200 triliun dengan kurs Rp15.200 per dolar AS) sepanjang 2023-2035.
Secara rinci, potensi investasi hilirisasi di sektor mineral dan batu bara sebesar 427,1 miliar dolar AS, minyak dan gas Bumi sebesar 67,6 miliar dolar AS, serta perkebunan, perikanan, kelautan, dan kehutanan sebesar 50,6 miliar dolar AS.
Baca Juga: KADIN: Kebijakan Hilirisasi Bauksit Jangan Cuma Bangun Smelter
Perluasan hilirisasi di sektor-sektor tersebut tampaknya sesuai dengan kebutuhan di tengah krisis pangan dan energi yang mendera dunia. Terlebih dengan kondisi perang Rusia-Ukraina yang belum terlihat ujungnya.
Penciptaan nilai tambah
Meski sektor hilirisasi identik dengan teknologi tinggi, pemerintah perlu memastikan penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut sejalan dengan target penciptaan nilai tambahnya.
Pasalnya, dalam 8 tahun ke belakang (2013-2021), berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, penyerapan tenaga kerja turun hingga 70 persen kendati realisasi investasi naik.
Dalam data tersebut tercatat bahwa pada 2013 ada penciptaan tenaga kerja hingga 1,8 juta orang dengan total investasi sebesar Rp398,3 triliun. Namun penyerapan tenaga kerja anjlok ke angka 1,2 juta orang pada 2021 dengan total realisasi investasi sebesar Rp901 triliun.
Baca Juga: Ramai Hilirisasi Nikel, Menteri Investasi: Libatkan UMKM Daerah
Dari data tersebut, terungkap bahwa penyerapan tenaga kerja per Rp1 triliun investasi menyusut hingga 70 persen dari 4.500 orang pada 2013 menjadi hanya 1.300 orang pada 2021.
Dari sisi kemudahan investasi meski telah berhasil mengimplementasikan sistem layanan satu atap secara daring melalui online single submission (OSS) berbasis risiko, pemerintah juga perlu melakukan penyempurnaan agar pelayanan makin optimal.
Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, potensi energi baru dan terbarukan yang tersedia, model bisnis yang inovatif, serta reformasi birokrasi untuk mendukung layanan perizinan, pemerintah berharap semua faktor tersebut jadi daya tarik investor masuk ke Indonesia dan ikut menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat.
