bakabar.com, JAKARTA - Pakar politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menilai Ganjar Pranowo sebagai kader pembangkang, bukan sekadar boneka dari PDI Perjuangan.
Maka tak heran jika beberapa kesempatan, Ganjar justru berhadapan dan bersilang arah dengan garis partai.
“Ganjar cukup independen. Tidak terlihat dia jadi boneka siapa pun. Bahkan sebelumnya, partainya sendiri terlihat agak kritis pada Ganjar,” kata Saidiman, Rabu (20/9).
Baca Juga: Dihadiri Megawati-Jokowi, PDIP Undang Cawapres Ganjar di Rakernas
Ia mencontohkan, sejumlah silang seteru pembangkangan terekam saat Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun.
Baca Juga: PPP Ungkap 2 Nama Bacawapres Ganjar Pranowo
Seperti berperang argumentasi dengan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.
Sementara Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto bahkan pernah menyebutkan kata 'kemajon' dan 'keminter' untuk menunjukkan Ganjar sering melangkahi partai.
Disamping itu, katanya, istilah petugas partai perlu diluruskan. Istilah tersebut sudah dipakai PDI Perjuangan untuk menyebut kader-kadernya yang menduduki jabatan publik.
Baca Juga: PPP Pede Bersama Ganjar dengan Koalisi Kecil
“Joko Widodo juga petugas partai. Dan Jokowi tidak terlihat dikendalikan Megawati,” katanya.
Menurut Saidiman, penggunaan istilah petugas partai lebih sebagai cara PDIP untuk mengingatkan kadernya agar tidak melupakan garis ideologi partai ketika menjabat.
“Istilah petugas partai digunakan agar para kader tidak keluar dari benteng ideologis partai ketika menjalankan pemerintahan,” katanya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo ditanya tentang petugas partai oleh mahasiswa saat memberikan kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia. Ganjar menjawab selama 10 tahun jadi gubernur dirinya hanya melayani rakyat, bukan mengedepankan kepentingan partai.
Baca Juga: PDIP Klaim Ganjar Pranowo Peduli Rakyat Miskin!
“Kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan apakah saya hanya berpihak pada partai saya, mungkin nyaris Anda tidak menemukan,” kata Ganjar kepada Naufal, Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI, Senin (18/9).
