bakabar.com, RANTAU – Pemkab Tapin resmi mengajukan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (24/7).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Achmad Riduan Syah, didampingi Wakil Ketua Hairuji, serta dihadiri langsung Bupati H. Yamani dan Wakil Bupati H Juanda. Sebanyak 17 anggota dewan hadir bersama jajaran pejabat eksekutif.
Dalam pidato pengantar, Yamani mengungkapkan bahwa perubahan anggaran disusun berdasarkan dinamika ekonomi makro dan kebutuhan aktual pembangunan.
Yamani menyebutkan surplus anggaran sebesar Rp11,35 miliar yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembiayaan netto, "Juga digunakan untuk menyeimbangkan struktur keuangan tahun berjalan," jelasnya.
Adapun pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,22 triliun yang terdiri dari PAD sebesar Rp144,3 miliar, dana transfer Rp2,04 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp36 miliar.
Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp2,21 triliun, termasuk belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer.
"Keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan, sehingga anggaran difokuskan kepada program strategis yang telah disepakati bersama DPRD," jelas Yamani.
Dalam rapat tersebut, kelima fraksi DPRD menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Namun Fraksi PDIP menyampaikan sejumlah catatan kritis sebagai bentuk kontrol politik terhadap anggaran. Di antaranya serapan anggaran rendah yang berdampak terhadap perlambatan perputaran ekonomi daerah dan minim dampak langsung ke masyarakat.
Terkait pergeseran anggaran, Fraksi PDIP menyayangkan kurangnya konsultasi substansial dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
Selanjutnya kekosongan jabatan kepala dinas yang banyak posisi penting masih dijabat oleh pelaksana tugas (plt), sehingga dinilai menghambat efektivitas program.
Struktur OPD terlalu gemuk dan dinilai tidak proporsional dengan kapasitas fiskal, sehingga menyebabkan belanja rutin membengkak dan penurunan efektivitas birokrasi.
Terakhir potensi defisit dan tunda bayar. Fraksi PDIP meminta pemerintah lebih selektif dalam belanja serta kreatif menggali pendapatan.
Menanggapi pandangan fraksi, Yamani menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari DPRD dan menekankan urgensi sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong percepatan pembangunan.
"Tapin butuh kerja sama yang solid agar potensi bisa dimaksimalkan," tutup Yamani.
