bakabar.com, RANTAU – DPRD Tapin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PT Energi Batubara Lestari (EBL) bersama warga Desa Bitahan Baru dan masyarakat Kecamatan Piani, Kamis (30/10).
Pertemuan mendadak tersebut membahas keluhan masyarakat terkait genangan air dijalan penghubung Miawa-Rantau dan dampak kegiatan blasting tambang di Desa Bitahan Baru.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tapin, Achmad Riduan Syah, dan dihadiri unsur Forkopimcam, perwakilan masyarakat, serta sejumlah kepala dinas teknis.
Dalam pertemuan yang berlangsung hampir enam jam itu, DPRD Tapin berupaya memediasi berbagai keluhan warga terhadap aktivitas tambang yang diduga menyebabkan banjir dan kerusakan jalan.
"Rapat ini kami gelar sebagai bentuk tanggapan atas laporan dan keluhan masyarakat. Karena kondisinya mendesak, maka kami anggap RDP ini sifatnya darurat," jelas Riduan usai rapat.
Ia menjelaskan, persoalan utama yang dibahas adalah genangan air di sekitar Jalan Daeng Suganda Km 8 arah ke desa Miawa Piani yang menjadi satu-satunya akses warga setempat.
"Kondisi jalan itu terendam dan mengganggu aktivitas masyarakat. Ini yang harus segera ditangani," tegasnya.
Dari hasil RDP, pihak PT EBL berkomitmen melakukan penurunan elevasi air dalam waktu satu minggu kedepan.
Perusahaan juga menyatakan kesiapannya untuk menanggulangi dan mengelola limpasan air yang menyebabkan banjir di wilayah sekitar area tambang.
Namun demikian, masih ada beberapa poin yang belum mendapat jawaban memuaskan dari pihak perusahaan, termasuk permintaan masyarakat agar aktivitas blasting (peledakan batuan) di Desa Bitahan Baru ditunda sementara.
"Warga meminta penundaan blasting sampai ada kesepakatan bersama. Tapi pihak perusahaan baru menyanggupi penundaan satu hari untuk berkoordinasi dengan pimpinan pusat," tukas Riduan.
Dalam berita acara kesepakatan, DPRD meminta agar perusahaan menindaklanjuti persoalan tersebut baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Selain itu, DPRD akan kembali mengundang pihak perusahaan dalam waktu satu minggu untuk mendengarkan hasil koordinasi dan langkah konkret yang diambil.
Riduan menegaskan, DPRD akan terus mengawal penyelesaian masalah ini hingga tuntas dan akan melibatkan diri sepenuhnya karena ini murni keluhan masyarakat.
"Diharapkan persoalan ini bisa selesai tanpa perlu ada aksi-aksi di lapangan. Warga masih sangat kondusif dan itu patut diapresiasi. Pun perusahaan seharusnya punya tanggung jawab sosial dan komunikasi yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran agar hubungan ke depan antara perusahaan dan masyarakat bisa lebih harmonis," tutupnya.
