bakabar.com, BLITAR - Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mengungkapkan Bupati Blitar Rini Syarifah bersama Ketua DPRD Blitar Suwito dapat membangun komunikasi lebih baik.
Pasalnya, hingga saat ini APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2023 belum juga dilaksanakan. Padahal, disetujuinya APBD-P melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) memerlukan komunikasi intensif antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Seyogyanya antara eksekutif dengan legislatif perlu bicara sama-sama, apa yang dimaksud tidak pro rakyat sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Wito Ketua DPRD," katanya dikutip Minggu (1/10).
Baca Juga: Wabup Tepis Kabar Pembagian Tugas dengan Bupati Blitar
Kedua belah pihak menurutnya perlu melakukan komunikasi intensif mengenai tudingan kebijakan anggaran yang dinilai tidak pro rakyat dapat diperjelas. Salah satunya dengan menjelaskan mengenai program yang diusulkan tersebut.
Ia bahkan mencontohkan mengenai usulan pembelian ponsel. Sepintas, akan dinilai bermewah-mewahan.
Namun bila bila ditelaah untuk keperluan aktivitas daring, misalkan untuk pembelajaran agar proses pembelajaran siswa lebih baik maka perlu dijelaskan agar dapat dimengerti.
“Saya kira cukup Pak Wito dan Mbak Rini (Bupati Blitar) ya komunikasi, tapi jangan ada orang ketiga gitu lho. Kalau melalui orang kan kadang penyampaiannya A keluarnya B,C,D,” imbuh Wabup Rahmat.
Baca Juga: Suhu Panas Jelang Pemilu, Wabup Blitar: Pemilu Serentak Tetap Aman
Tak hanya itu, Wakil Bupati yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (DPP IPHI) ini menyebut, program-program untuk masyarakat Kabupaten Blitar juga perlu dijelaskan lebih lanjut dari pemkab ke DPRD.
Intensifkan Komunikasi Ekskutif-Legislatif
Saat ini tengah mencuat kabar mengenai penggunaan APBD-P 2023 bagi DPRD perlu difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu Bupati Blitar ingin agar dialihkan ke bantuan kepada RT/RW.
Wabup Rahmat mengomentari pemberian bantuan kepada RT/RW saat ini sangat rentan disalahgunakan. Terlebih saat ini tengah memasuki tahun politik.
"Ya wajar aja sangat sensitif karena tahun politik, apalagi kebijakan seperti itu sementara legislatif maunya untuk jalan. Kalau anggaran untuk RT-RT kemungkinan besar dianggapnya untuk pemenangan pileg,” jelasnya.
Baca Juga: Wabup Blitar Mantapkan Sosialisasi Jelang Pileg 2024
Rahmat menilai persoalan tersebut sesungguhnya hanya memerlukan komunikasi intensif antara eksekutif dan legislatif. Ia juga menegaskan selama pihaknya di Blitar, belum pernah ada kejadian tidak adanya anggaran PAK.
“Tinggal bagaimana cara komunikasi antara legislatif dan eksekutif bisa terjalin dengan baik. Saya pikir gak ada yang sulit kalau kita mau dan bisa berkomunikasi,” pungkasnya.
