bakabar.com, BANJARBARU - Pembangunan bendungan Riam Kiwa sudah memasuki tahap akhir untuk pelaksanaannya.
Anggaran pun sejatinya sudah tersedia. Namun, terkendala pembebasan lahan sejak 2020-2022.
Bendungan ini dianggap penting untuk penanganan banjir, kebutuhan air baku, menambah pasokan tenaga listrik, kebutuhan irigasi dan lain-lain.
"Jadi pembangunan ini sangat penting bagi Banua," ucap Asisten Bidang Kesra, Nurul Fajar Desira, Rabu (1/2).
Saat ini, kata dia, pembebasan lahan yang termasuk dalam kawasan hutan sudah disetujui kementerian.
Hal itu ditandai dengan keluarnya SK KLHK Nomor 16 2023 tentang Pengalihanfungsian Lahan.
Kendati demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Selatan (Kalsel), Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, masih ada kendala dalam pembangunan bendungan tersebut.
Di mana, masih belum jelasnya deliniasi antara area penggunaan lain (APL) dengan kawasan.
"Akan tetapi, dengan terbit SK dari kementerian itu harusnya hal ini tidak jadi masalah," katanya.
Ia menyebut tim dari BWS, BPKH dan pemerintah kabupaten telah terjun ke lapangan demi melihat secara langsung.
Ia bilang akan memperjuangkan agar kawasan tersebut segera berstatus clean and clear (CnC). Mengingat secara keuangan, pembangunan bendungan tersebut sudah siap.
"Kami yakin pembangunan bendungan Riam Kiwa akan dimulai tahun ini," ujar Kepala Satker Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Selo Kahar.
Pihaknya telah menyiapkan seluruh anggaran pembangunan fisik bendungan dan pelaksanaan pengadaan tanah.
Khusus pembangunan fisik, ia mengklaim sudah ada pagu dan dimulai pada tahun ini.
"Langkah pertama yang kami lakukan yakni membuka akses menuju lokasi dibangunnya bendungan nanti," tutupnya.
Dikethaui, bendungan Riam Kiwa akan dibangun di Desa Angkipih dan Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar dengan luasan sekitar 771,51 hektare.
