bakabar.com, RANTAU – Heboh kasus politik uang atau money politics menjerat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tapin.
Sampai kini Satgas Antipolitik Uang Bawaslu belum membeberkan identitas oknum penyelenggara pemilu tersebut.
Anggota KPPS itu memberikan uang ke warga. Modusnya membagikan form C6 beserta kartu nama caleg dan Rp100 ribu.
Baca Juga:Dituntut 12 Bulan Penjara, Budak Sabu di Banjarmasin Ucap Syukur
"Ya, untuk di Tapin, pelakunya adalah penyelenggara," jelas Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, beberapa waktu lalu.
Menindaklanjuti keterlibatan oknum KPPS, bakabar.com menelusuri Desa Kembang Habang, Salam Babaris, Tapin.
Media ini berhasil bertemu dengan Camat Salam Babaris Asnawi.
Asnawi membenarkan jika oknum KPPS tersebut merupakan warga Desa Kembang Habang.
Asnawi menerima informasi jika oknum tersebut sudah mengundurkan diri sebagai anggota KPPS.
"Saya baru tahu kabarnya kemarin ada warga kami yang terindikasi money politik dari media televisi cukup terkejut juga mengetahuinya," kata Asnawi Camat Salam Babaris kepada bakabar.com, Rabu (16/4).
Asnawi membenarkan oknum tersebut merupakan warganya yang terindikasi money politics.
“Anggota KPPS warga desa Kembang Habang Kecamatan Salam Babaris sebanyak 4 orang," singkatnya.
Oknum KPPS yang disebut-sebut adalah timses caleg itu terancam sesuai Undang-Undang Pemilu Pasal 523 Ayat 2 pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 48 juta.
Selama masa tenang, sebelumnya, Satgas Antipolitik Uang Bawaslu menangani 25 kasus dugaan politik uang di 13 provinsi, dua kasus di antaranya di Kalsel. Barang bukti yang ditemukan beragam jenisnya. Dari uang, detergen, hingga sembako.
Selain di Tapin, Satgas juga menangani satu kasus lainnya di Banjarmasin. Ada tiga calon legislatif DPRD Banjarmasin, dan satu caleg DPRD Kalsel terindikasi melancarkan money politics.(*)
Baca Juga: Mantan Ladies Curi HP Menangis, Minta Keringanan Hukuman
Reporter: Nasrullah
Editor: Fariz F
