bakabar.com, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kasihan dengan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 nanti. Hal itu dikarenakan para Capres dan Cawapres akan mewarisi utang negara dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan ini disebutkan Said Didu sapaannya, dalam podcast di akun Youtube resminya @MSD, Kamis (29/9).
"Sangat disayangkan Jokowi akan mewarisi utang yang besar kepada Calon Presiden selanjutnya," ungkap Said Didu.
Utang negara yang hampir Rp7.400 triliun tersebut harus dilanjutkan cicilannya kepada Capres dan Cawapres berikutnya.
"Dulu Jokowi menerima utang dari SBY itu hanya sebesar Rp2.600 triliun, tapi sekarang membesar menjadi Rp7.400 triliun," kata Mantan Stafsus Menteri ESDM, Sudirman Said.
Said Didu mengatakan jika Pemerintahan Jokowi saat ini mengambil 50 persen dari total penghasilan negara yang hampir Rp900 triliun untuk mencicil utang.
Indonesia saat ini sudah seperti manusia yang terjerat utang Pinjaman Online (Pinjol). Pasalnya, suku bunga saat ini semakin tinggi sekitar 6 persen.
Selain itu, ia juga mengatakan jika besarnya utang negara ini akan berdampak ke kebutuhan pokok rakyat.
Menurutnya, penderitaan rakyat itu dikarenakan utang yang menumpuk sehingga negara kekurangan uang menyubsidi kebutuhan pokok.
Hal itu dikarenakan tidak ada uang yang beredar di tengah masyarakat. Semua uang rakyat untuk membeli kebutuhan pokok langsung disedot ke atas untuk membayar utang.
Sebenarnya, penderitaan rakyat karena daya beli yang tidak teratur karena kekurangan uang untuk menyubsidi kebutuhan pokok. Tidak ada uang yg beredar karena disedot oleh negara melalui mahalnya harga BBM.
“Itulah dampak utang. Utang adalah induk dari segala penyakit," kata Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Said bahkan menambahkan jika Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat, itu merupakan uang hasil utang.
"Mohon rakyat menyadari, jika bantuan BLT yg selama ini diberikan itu semua dari utang,” ungkap Said Didu.
Menurutnya, siklus utang Indonesia siklusnya mirip dengan pinjol, di mana negara menyalurkan BLT dengan dana utang.
Kemudian rakyat membayar pajak, dan dana pajak dimasukan ke APBN agar negara dapat membayar utang dengan bunga 6 persen.
"Perputarannya seperti itu saja, tidak ada habisnya," ujar Mantan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ini.
