bakabar.com, JAKARTA — Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo menjelaskan sampai dengan tahun 2022 penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan 34 provinsi. Sementara untuk kabupaten/kota baru sebagian kecil yang melaksanakan penyusunan SKPG.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 ini Badan Pangan Nasional mendorong agar seluruh provinsi serta 514 kabupaten/kota termasuk Daerah Otonomi baru di Papua dan Papua Barat dapat menyelenggarakan penyusunan SKPG.
“Keberhasilan SKPG tidak hanya terletak pada teknologi yang digunakan, namun juga pada kompetensi dan keterampilan praktisi di level provinsi dan kabupaten/kota," terangnya saat menghadiri pertemuan penguatan kapasitas dalam analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) tingkat kabupaten/kota untuk wilayah Timur Indonesia di Makassar, Selasa (25/7).
Badan Pangan Nasional, ujarnya, mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pangan termasuk juga untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam menyusun SKPG.
Baca Juga: Wujudkan Generasi Sehat, Bapanas Tekankan ‘3 Betters’
"Karena kita semua sepakat bahwa SKPG ini sangat penting dan strategis sebagai early warning system untuk kerawanan pangan dan gizi.” imbuh Nyoto.
Selain itu, Nyoto menyoroti peran aktif masyarakat dalam sistem peringatan dini. Menurutnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan dan mitigasi kerawanan pangan
“Dengan menjadi mata dan telinga yang peka, masyarakat dapat mendeteksi gejala awal krisis pangan dan gizi secara lebih cepat sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang tepat waktu," terangnya.
Sementara itu, dalam arahannya kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi berharap seluruh partisipan terutama yang berada di level teknis bisa memahami SKPG, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan gizi sesuai persoalan di masing-masing daerah.
Baca Juga: Generasi Emas 2045, Bapanas: Program Edukasi Pangan Sehat Bagi Anak
"Data yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan gizi," ujar Arief.
Senada, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis menggarisbawahi kegiatan SKPG untuk 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota tersebut dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi.
Dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi, selain SKPG, Badan Pangan Nasional juga mengalokasikan dana dekonstrasi untuk kegiatan gerakan selamatkan pangan untuk pencegahan food waste, serta gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa melalui program Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi Untuk Siswa (GENIUS).
“Adapun total dana dekonsentrasi dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi sebesar Rp24.983.580.000 atau 47% dari alokasi anggaran Direktorat Kewasapadaan Pangan dan Gizi, yang dialokasikan untuk 3 kegiatan prioritas yaitu SKPG, GENIUS, dan Gerakan Selamatkan Pangan.” jelas Nita.
Baca Juga: Bapanas Perpanjang Tugas Bulog untuk Penyaluran Bantuan Pangan Beras
Pada era di mana informasi bergerak secara cepat dan dinamis, kolaborasi antar sektor akan memastikan data yang komprehensif dan terbarui. Disebutkan Nita, penyusunan SKPG sendiri terdapat berbagai pihak yang terlibat meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BMKG, dan BNPB, serta dari World Food Programme (WFP).
“Diharapkan pada tingkat wilayah tim pokja SKPG daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari OPD yang menangani pertanian, kesehatan termasuk kaitannya dengan iklim dan bencana, dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmennya untuk berinteraksi secara konstuktif sehingga memperkuat analisis SKPG dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah rentan,” papar Nita.
