bakabar.com, DEPOK – Penanggulangan stunting atau gizi buruk di Kota Depok sangat miris. Pasalnya menu makanan gratis yang diberikan untuk penderita stunting hanya nasi dan kuah. Hal ini dikecam banyak pihak. Salah satunya anggota DPRD Kota Depok, lantaran menu yang diberikan tidak layak.
Anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman anggaran penanganan stunting yang mencapai Rp4,4 miliar yang digelontorkan ternyata dipergunakan asal-asalan.
"Ini anggaran dialokasikan ke 38 puskesmas di Kota Depok. Totalnya itu kalau nggak salah sekira Rp4,4 miliar. Nah kemarin kan heboh isinya hanya nasi dan kuah. Ini kan kurang ajar," katanya saat dikonformasi, Selasa (14/11).
Baca Juga: Pemkab Kukar Kucurkan Rp358 Miliar Perangi Stunting di 2024
Menurut Ikra, total anggaran Rp4,4 miliar harusnya per orang mendapat jatah makan senilai Rp18 ribuan. Angka tersebut, telah dipotong pajak 10 persen dan ongkos transport. Diperkirakan, nilai anggaran bersih per paket Rp15 ribuan.
Dengan angka itu, seharusnya anak-anak yang menderita stunting bisa mendapat menu yang lebih baik.
"Terus kemarin setelah ribut ditambah tahu dua biji. Kalau tahu doang mah warga juga sering bikin tahu," katanya.
Baca Juga: Kecamatan Marangkayu Bareng Swasta Perangi Stunting
Dia berpendapat, program yang digagas Dinkes ini adalah makanan tambahan untuk menanggulangi stunting. Maka, seharusnya menu yang disajikan jauh lebih baik.
"Sekarang ditambah lagi pakai nugget atau makanan olahan. Kenapa nggak telur sama susu misalnya, yang jauh lebih banyak nutrisi, protein buat ibu hamil dan anak-anak. Kan namanya juga makanan tambahan," jelas politisi PDIP tersebut.
"Jadi yang mengerjakan ini, seperti nggak pakai hati. Pokoknya ngerjain aja yang penting tugas dilaksanakan gitu. Ini Rp4,4 miliar kan enggak sedikit. Ini harus dipertanyakan," sambung dia.
Baca Juga: Cegah Stunting, Pemkot Banjarbaru: Milenial Terapkan Makanan Bergizi
Ikra juga menyinggung adanya foto wali kota dan wakilnya, dalam menu makanan tambahan tersebut.
"Ini memalukan, masa nasi dan kuahnya doang. Sebenarnya itu pelecehan pada warga. Itu (program) kan pakai uang rakyat, yang harus kembali pada rakyat. Harusnya serius gitu loh," tukasnya.
Baca Juga: Iriana Jokowi Puji Penanganan Stunting di Banyuwangi
Menurutnya, Dinkes terkesan hanya menggugurkan kewajiban, karena yang penting anggaran terserap. "Gimana nasi sama kuah bisa mengentaskan stunting? Ada-ada aja," katanya.
Terkait hal itu, Sekertaris DPC PDIP Kota Depok tersebut akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan atas persoalan ini.
"Kita akan panggil pihak Puskesmas, Dinkes dan pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Kita hadirkan mereka secara terbuka, biar publik tahu, jangan ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya.
