Masalah Stunting

Kecamatan Marangkayu Bareng Swasta Perangi Stunting

Pemerintah Kecamatan Marangkayu, tengah fokus mengatasi permasalahan stunting. Mereka juga mengajak pihak swasta turut dilibatkan dalam mengatasi masalah terseb

Featured-Image
Camat Marangkayu, Ambo Dalle. Foto: Istimewa.

bakabar.com, TENGGARONG - Pemerintah Kecamatan Marangkayu, tengah fokus mengatasi permasalahan stunting. Mereka juga mengajak pihak swasta turut dilibatkan dalam mengatasi masalah tersebut.

Camat Marangkayu, Ambo Dalle mengklaim bahwa kasus stunting di wilayahnya telah mengalami penurunan karena kolaborasi berbagai pihak dalam penanganannya.

Ia mengapresiasi langkah positif sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Beberapa perusahaan tersebut antara lain PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).

Baca Juga: Kukar Alokasikan Anggaran Rp68 Miliar untuk Bangun Sistem Air Bersih

Kedua perusahaan itu dinilai memiliki program yang positif seperti melakukan pembagian makanan atau asupan bergizi bagi masyarakat.

Ia mengakui bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan sektor swasta, seperti perusahaan minyak dan gas (migas) yang berinvestasi di Kecamatannya, berdampak pada penurunan stunting.

"Alhamdulillah, masalah stunting di Kecamatan Marangkayu mengalami penurunan," ungkap Ambo Dalle, Rabu (8/11).

Kukar Mitra Pembangunan IKN-bakabar.com
Kukar Mitra Pembangunan IKN.Foto: Diskominfo Kukar.

Dukungan yang diberikan mencakup pemenuhan gizi masyarakat Marangkayu, terutama di wilayah operasi mereka setiap bulan. Misalnya, PHKT memberikan telur dan asupan gizi lainnya secara langsung kepada warga. Bantuan tersebut dikumpulkan di kantor kecamatan dan dibawa langsung ke sekolah-sekolah.

Upaya ini terus dilakukan secara rutin oleh perusahaan migas tersebut sesuai arahan Bupati Kukar, Edi Damansyah untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Baca Juga: Desa Sumber Sari Terus Dipersiapkan Jadi Lumbung Pangan IKN

Pengendalian kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian, dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk data DTKS," tandasnya. (ADV/Diskominfo Kukar)

Editor


Komentar
Banner
Banner