Menurut Warto, perbedaan gaji dari masing-masing lulusan sekolah yang ada pada waktu itu, membuat guru-guru bumiputera berusaha untuk memperjuangkan nasibnya.
"Hingga 1911 sosok Dwidjosewojo yang waktu itu adalah anggota Pengurus Besar Budi Utomo mulai memikirkan wadah perjuangan para guru dengan membentuk Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB)," tuturnya.
Sebagai informasi, PGHB terdiri dari Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah mendapatkan badan hukum dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 18 Desember 1912.
Baca Juga: Gedung Eks Rumah Dinas Residen Kedu, Saksi Bisu Penangkapan Diponegoro
"Konggres PGHB dipelopori dan diselenggarakan pertamakalinya di Magelang pada 12 Februari 1912 sekaligus membentuk kepengurusannya," katanya.
Sama seperti Hollandsch Inlandsche Kweekschool, PGHB terus mengalami pasang surut dengan berbagai perubahan kebijakan.
Nama Hindia Belanda pun juga dihapus dan diubah menjadi Indonesia sehingga PGHB berganti menjadi Persatuan Guru Indonesia.
Hingga seratus hari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tepatnya 23-25 November 1945 berlangsung Kongres Guru Indonesia di Surakarta.
Baca Juga: Seulas Cerita Water Toren, dari Wabah Hingga Jadi Sumber Air Kota Magelang
Kongres berlangsung di Gedung Somaharsana (Pasar Pon), Van Deventer School, Sekolah Guru Puteri (eks SMP Negeri 3 Surakarta).
Melalui kongres Guru Indonesia, segala perbedaan antara organisasi guru yang didasarkan perbedaan tamatan di lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, aliran politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan.
