bakabar.com, JAKARTA - Menolak lupa. Tragedi Km 171 Tanah Bumbu di Kalsel telah genap satu tahun. Terhitung sejak 29 September 2022.
Kilas balik, longsor yang terjadi di jalan nasional itu ternyata sudah terdeteksi. Bahkan PT Mitra Jaya Abadi Bersama (MJAB) sudah memprediksinya.
"Kami sudah melaporkan ke pihak terkait (Pemkab Tanah Bumbu) waktu awal-awal ada gejala akan longsor," ungkap koordinator Humas MJAB, Muhammad Solikin kepada bakabar.com, Jumat (29/9).
Baca Juga: Selamat Ulang Tahun Km 171 Tanah Bumbu!
Dari laporan itu, pemkab meminta MJAB untuk melakukan penanganan dini. Dalam hal ini counterweight atau pengurukan. Serta pembuatan siring.
Permintaan itu dipenuhi. MJAB juga menyiapkan material yang diminta BPJN untuk mengantisipasi penurunan badan jalan.
Yang mereka persiapkan mulai dari seplit, alat berat hingga material-material teknis lainnya. Untuk melakukan pengecoran dan sebagainya.
"Pada saat itu, kami semua yang mem-backup untuk membiayainya. Kalau boleh kami lakukan penghitungan, mungkin mencapai Rp2,5 miliar," terangnya.
Tapi, ternyata yang diakukan oleh MJAB sia-sia. Terdapat air-air menggenang. Berada dekat dengan jalan. Sehingga mereka harus menghentikan tindakannya.
"(Lubang) di sebelah kiri air merembes sehingga apa yang kami lakukan pada saat itu tidak efektif akhirnya kami hentikan," ungkapnya.
Baca Juga: Ruwet Km 171 Tanah Bumbu: MJAB Ogah Dicap Biang Kerok!
Tuding Solikin, lubang tersebut bekas aktivitas tambang milik PT ABC. Perusahaan itu sudah tak aktif.
Berhentinya izin tambang ABC menyisakan void-void besar di pinggir jalan. Yang mana akhirnya ditambang secara ilegal oleh warga. Solikin menyebutnya perorangan.
"Karena itu, hasil investigasi Dirjen Minerba menduga longsornya jalan Km 171 akibat aktivitas ilegal," sambungnya.
Bahkan, aktivitas itu dibiarkan dan bekas void-void tersebut ditinggalkan begitu saja. Tidak ada reklamasi yang dilakukan secara benar.
Ditambah lokasi lubang bekas tambang itu berada di bibir jalan nasional Km 171. Bahkan, jaraknya kurang dari 200 meter.
"Lama kelamaan terjadi longsor. Apalagi ditambah adanya aktivitas lain yang memperparah keadaan," jelasnya.
Baca Juga: DPR Desak KESDM Cabut Izin Usaha Arutmin Imbas Tragedi KM 171!
Hingga kini, kerusakan jalan Km 171 juga tak kunjung di tangani. Walaupun, Keputusan ESDM melalui Dirjen Minerba sudah mengerucut. Arutmin ikut bertanggung jawab.
"Sebenarnya sudah ada pembicaraan bersama-sama. Minerba minta Arutmin untuk melakukan counterweight. Itu sudah mengerucut," bebernya.
Mengapa Arutmin? Titik longsor berada di wilayah konsesi perusahaan tersebut.
"Ditetapkan dan diputuskannya Arutmin karena IUP-nya berada di lokasi (Km 171)," tekannya.
Meski begitu, sebelum ditetapkannya Arutmin. MJAB mengeklaim juga sudah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp1 miliar. Khusus untuk penanganan dini setelah terjadinya longsor.
"Karena penanganan itu dianggap tidak efektif, akhirnya kami hentikan dan kembali runtuh kan," klaimnya.
Adapaun selain dari pada uang. MJAB juga melakukan penanganan dengan menyediakan alat berat serta mobil besar. Yang mana itu dilakukan untuk menahan lereng pada saat setelah ambruknya jalan Km 171.
Baca Juga: Ada Tindak Pidana di Tragedi Km 171 Tanah Bumbu!
Di samping itu, untuk mengantisipasi aspek sosial. MJAB membantu masyatakat sekitar yang rumahnya hancur karena longsor. Dengan memberikan dana perbaikan.
Hal tersebut juga telah disepakati dan dibicarakan di tingkat kelurahan. Dibantu oleh pemerintah daerah setempat juga. Mereka mengalokasikan dananya untuk 13 rumah.
"Kita keluarkan biaya bantuan perbaikan rumah, Rp22,5 juta untuk yang kerusakan ringan. Rp50 juta untuk yang kerusakan berat," tutupnya.
