bakabar.com, JAKARTA - Konflik antara warga dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Seruyan adalah barang lama. Usang. Ini bukan yang pertama terjadi.
"Konfliknya itu sebenarnya terjadi sejak tahun 2009," kata Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, Selasa (10/10).
Atau mulai terjadi tiga tahun setelah HMBP mendapatkan izin usahanya. Tepatnya pada 2006.
Baca Juga: Polisi Tembak Warga hingga Tewas di Seruyan, DPR: Usut Tuntas!
Merinci dari kronologi yang Bayu ketahui. HMBP telah memiliki beberapa perizinan dari arahan, lokasi, usaha perkebunan sampai HGU. Sejak 2006 semuanya langsung bisa berproses.
Muara konflik itu dimulai dari sini. Hak atas tanah milik HMBP didapat dari pembukaan lahan yang dilakukan serampangan. Sehingga mendapat penolakan keras oleh warga Seruyan.
"Mereka menyerobot atau merampas lahan warga yang ada di sana," cerita Bayu.
Hal itu terjadi hingga 2013. Hingga akhirnya lahir kesepakatan. Hasil dari mediasi yang dilakukan antara perusahaan dan warga.
Kesepakatan itu berupa janji. Bahwa PT HMBP bakal memberikan 20 persen plasma dari total hak guna usaha (HGU) yang luasnya sekitar 1.175 hektare.
Seiring meredanya konflik itu, belakangan janji HMBP tak sesuai harapan warga. Pada 3 September, mereka hanya memberikan 400 hektare lahan. Di luar HGU.
Baca Juga: BREAKING! Timsus Mabes Polri Terjun ke Seruyan Kalteng Buntut Bentrok Maut
Luasnya kurang dari kesepakatan awal. Yakni 20 persen. "Jadi warga yang menolak melakukan aksi yang lebih tegas dengan memblokade atau menduduki lahan di luar HGU tadi," imbuh Bayu.
Penting untuk tahu. Bentrok terjadi antara warga dan aparat kepolisian di lokasi perusahaan perkebunan sawit PT HMBP, Sabtu (7/10).
Akibat konflik ini, satu warga tewas. Diduga tertembak dan satu lainnya mengalami luka berat.
