bakabar.com, JAKARTA - PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) jadi sorotan. Ada amis penyelundupan nikel dari Kalsel ke China.
Itulah keyakinan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wahli) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. Bagi dia, ada yang tak beres.
Ia lantas mendesak pemerintah untuk menginvestigasi. Terpenting menghentikan sementara semua aktivitas ekspor SILO. Sampai fakta soal nikel itu benar-benar diungkap.
"Supaya tidak berlarut-larut. Negara harus segera membentuk tim audit independen terkait kasus itu," katanya kepada bakabar.com, Minggu (17/9).
Baca Juga: Bandit-Banditan Ekspor Gelap Nikel SILO Kalsel ke China!
Walhi tak mudah percaya. Mereka mengendus kemungkinan manipulasi data dari Bea Cukai China. Karena belum ada fakta valid pemerintahan Indonesia.
"Negara kita sudah bener-bener ngecek belum. Kalau ternyata kandungan nikelnya banyak. Tapi bilangnya cuma bijih besi. Itu kan penipuan namanya," ucapnya.
Kisworo merasa pernyataan KPK rancu. Yang menyebut tak ada penyelundupan. SILO hanya mengirim besi. Kebetulan ada kadar nikelnya. Baru diketahui setelah sampai China.
Di bagian itu, ia heran. Bisa-bisanya perusahaan sebesar SILO tak mampu membedakan antara besi dan nikel.
Baca Juga: DPR Singgung Keserakahan Keruk Nikel: Jangan Dirampok Semua!
Kisworo begitu skeptis soal kasus ini. Boleh jadi SILO secara diam-diam memasukan kandungan nikel ke dalam pengiriman besinya ke China.
"Karena bisa jadi menurut aturan di Indonesia yang dikirim SILO masih dikatakan sebagai bijih besi. Tapi di China diakui sebagai nikel," paparnya.
Jika pun disebut penggelapan oleh Kementerian ESDM, ia tak sepakat. Sebab, barang yang dikirim adalah milik SILO sendiri. "Bahasa ESDM itu lucu," tegasnya.
"Penggelapan itu kalau barang negara diambil oleh perusahaan, lalu dijual," lanjutnya.
Jadi, Kisworo tetap pada keyakinannya. Yang dilakukan SILO itu adalah penyelundupan. Bahkan penipuan.
Baca Juga: ESDM Skeptis! Kiriman Besi SILO ke China Ekspor Gelap Nikel
"Jadi jangan terjebak penggelapan. Ini soal penyelundupan dan penipuan" imbuhnya.
Lagi pula, pemerintah sudah melarang ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Merujuk pada aturan itu, sekali lagi Kisworo tegas. Kasus ekspor gelap nikel Kalsel ke China itu bukanlah penggelapan. "Kalau semua sudah ada (aturan) maka ini adalah penyelundupan," tegasnya.
IUP SILO Harus Dikaji Ulang
Terlepas dari desus nikel gelap Kalsel, Walhi juga menyoroti hal lain. Yakni soal izin usaha pertambangan (IUP) milik SILO. Di mana berada di tengah pulau kecil; Sebuku.
"Kok ada izin tambang terbit di pulau kecil?" tanya Kisworo heran.
Sejatinya, pertambangan di tengah pulau kecil sudah dilarang pemerintah. Karena berpotensi merusak lingkungan sekitarnya. Termasuk kawasannya sendiri.
Walhi merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil.
Itulah sebabnya Kisworo meminta pemerintah agar segera menindak izin tambang SILO. Mengkaji ulang. Apakah benar-benar layak diterbitkan.
Ia juga mendesak pemerintah membentuk komisi khusus kejahatan lingkungan dan sumber daya alam. Dengan begitu, akan lebih mudah mengevaluasi seluruh perizinan industri ekstraktif.
"Lalu, share ke publik, agar kita semua juga tahu," tutupnya.
