bakabar.com, JAKARTA - Mirae Aset Sekuritas, M Nafan Aji menyoroti sepinya investor yang melirik megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, lahan dan tanah yang masih belum jelas status kepemilikannya membuat dilema para investor asing.
"Banyak status lahan yang perlu diperjelas agar investor bisa langsung melakukan pembangunan," jelas Nafan kepada bakabar.com, Selasa (8/8).
Baca Juga: Megaproyek IKN Sepi Peminat, Menteri Suharso Lepas Tangan
Tak jelasnya status kepemilikan lahan membawa dampak besar. Karenanya, melanjutkan pembangunan megaproyek IKN jangan lagi menggunakan cara-cara konvensional.
"Pembangunan IKN ini kan lebih mengarah ke Green City Concept, butuh lahan yang lebih banyak," terangnya.
Baca Juga: GRAB Kunjungi IKN, Paparkan Tren Data dalam Membangun Smart City
Sehingga, kata Nafan, wajar jika realisasi investasi asing memakan waktu yang lama.
"Yang namanya proses butuh perencanaan yang matang," ungkap Nafan.
Setahun sudah Kalimantan Timur ditunjuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara yang baru, namun belum satupun investasi terealisasi.
Baca Juga: Pusat Perekonomian Baru, Masa Depan IKN di Tangan Anak Muda
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa enggan berkomentar banyak. Menurutnya, proses pembangunan IKN bukan lagi tanggung jawab jajaran Kementerian PPN.
"Kalau IKN jangan tanya ke kami (Kementerian PPN) lagi, sudah ada otoritas," kata Suharso kepada bakabar.com di kantor Bappenas, Selasa siang (8/8).
Badan Otorita IKN mencatat ada 220 letter of inten (LOL) dari calon investor yang masuk per Mei 2023. Banyaknya komitmen investasi tersebut, namun sampai hari ini belum ada satupun realisasi.
Banyak investor masih memantau jaminan kestabilan politik di Indonesia dan keberlanjutan pembangunan IKN ke depannya. Mereka juga menanti pemerintah merampungkan infrastruktur dasar.
