bakabar.com, RANTAU – Mediasi antara kedua belah pihak antara PT. Antang Gunung Meratus (AGM) dan PT. Tapin Coal Terminal (TCT) di meja DPRD Kabupaten Tapin tidak mendapatkan titik temu. Mediasi tersebut juga melibatkan asosiasi sopir tambang batubara dan angkutan tongkang.
Mediasi digelar lantaran permasalahan antara PT. AGM dengan PT. TCT yang berimbas pada ribuan sopir truk dan pekerja tongkang.
Mediasi intern di kantor Dewan ini berjalan sejak pukul 14.00 Wita hingga pukul 17.30 Wita, namun tidak membuahkan hasil.
Usai mediasi, Bupati Tapin HM Arifin Arpan sempat dimintai keterangan, namun dirinya enggan memberikan komentar.
“Tidak ada komentar. Tidak ada komentar, maaf,” ujarnya sambil menuju mobil, Rabu (15/12).
Sementara itu, Ketua DPRD Tapin, H Yamani mengatakan mediasi antara TCT bersama AGM berjalan dengan baik dan bagus namun tidak menghasilkan titik temu.
“Untuk mediasi kali ini mungkin yang terakhir dan tidak ada mediasi lagi dan kamipun nanti dengan Pemerintah Daerah akan bergerak ke Kapolda, Gubernur, dan DPRD terkait hasil mediasi ini dan kami serahkan sepenuhnya ke provinsi,” jelasnya.
Padahal sebelumnya minggu (8/12) lalu para sopir batubara dan angkutan tongkang sudah melayangkan surat terbuka di halaman kantor Dewan Tapin.
Surat terbuka itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan, Danrem 101 Antasari, Bupati Tapin, Ketua DPRD Tapin, Kapolres Tapin, dan Dandim 1010 Tapin.
Adapun surut terbuka tersebut berisi "Kami Mohon police line underpass KM 101 Antang Gunung Meratus DIBUKA KEMBALI, dikarenakan merugikan kami yang menggantungkan hidup disini, puluhan tongkang, ribuang truk, ribuan supir, ratusan mekanik, puluhan ribu orang bergantung aktivitas ini. Tolong jangan jadikan kami pengangguran. TOLONG KAMI!!! Beras, lauk, Minyak Goreng Di Rumah sudah habis".
Diketahui, blokade Jalan Hauling 101 sejak 27 November hingga sekarang masih ditutup, sehingga para sopir dan angkutan tongkang tidak bisa bekerja.
Ketua DPRD Tapin H Yamani saat dimintai keterangan. Foto: bakabar.com/Sandy
