bakabar.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengingatkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk tak membuat gaduh di ruang publik karena Presiden Jokowi tak menyukai anak buahnya jadi biang kegaduhan.
Sebab Jokowi tak ragu untuk mencopot menteri karena dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Hal ini disampaikan Johan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama Komite TPPU di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
Baca Juga: Mahfud 'Ngakak' Diklaim Mirip Oposisi Soal Kisruh Rp349 Triliun
Mantan Juru bicara KPK ini menerangkan bahwa akrobatik Mahfud MD dengan sejumlah anggota DPR yang saling sindir, ancam, hingga adu nyali di ruang publik menjadi salah satu pemicu kegaduhan.
Maka ia berharap Mahfud dan segelintir anggota DPR untuk menghentikan aksi saling ancam.
"Jadi saya meminta teman-teman di Komisi III jangan mengancam-ancam, Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam," kata Johan di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3).
Baca Juga: Mahfud Sebut Tiga Klaster Selubungi Transaksi Janggal Rp349 Triliun
Kegaduhan yang ditimbulkan Mahfud berpeluang dengan pencopotan dirinya karena selera Jokowi tak menyukai menterinya menimbulkan kegaduhan. Maka ia berharap Mahfud tak menjadi opsi nama yang bakal diganti.
"Tentu saya berdoa dan saya mengagumi pak Mahfud. Pak Mahfud tidak direshuffle gara-gara ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Johan yang sempat menjadi juru bicara Jokowi memahami pola pikir dan selera Jokowi yang geram dengan anak buahnya yang berdebat di ruang publik. Justru perdebatan tersebut membuat riuh masyarakat.
"Saya pernah jadi jubir Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar, langsung di-reshuffle sama dia," jelasnya.
Sebab ia memahami bahwa tak ada pejabat yang sempurna, ada sisi gelap yang dimiliki masing-masing pejabat. Termasuk para pejabat yang keras mengkritisi Mahfud soal transaksi Rp349 triliun.
Baca Juga: Mahfud Minta 2 RUU Disahkan, Cegah Modus Lenyapkan Uang Korupsi
Bahkan Johan seolah mengirim sinyal ancaman kepada para anggota DPR untuk tak terlalu bertingkah, sebab pengalamannya bekerja di KPK mengantongi informasi soal pelanggaran hukum yang dimiliki anggota DPR.
"Saya alhamdulillah, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak tentang kotoran-kotoran orang lah, tapi itu saya simpan," pungkasnya.
