bakabar.com, JAKARTA - Bakal calon wakil Presiden, Mahfud MD mengakui aparat penegak hukum di Indonesia bermasalah sehingga berdampak pada kesulitan menyemai keadilan.
"Dalam studi saya di kantor itu memang yang harus kita benahi dan banyak masalah itu adalah aparat penegak hukum," kata Mahfud MD usai menghadiri acara Konferensi Hukum Nasional di Jakarta, Rabu (25/10).
Baca Juga: Mahfud MD Sentil Majelis Kehormatan MK: Kadang Bisa Dibeli
Ia yang juga menjabat Menkopolhukam menyadari bahwa konstruksi hukum mesti dibenahi dalam segi regulasi, aparat, hingga budaya hukum.
Cawapres pendamping Ganjar Pranowo ini juga mengeklaim sejumlah aturan hukum dinilai sudah mumpuni. Namun bermasalah dalam implementasi hukum.
"Aturannya okelah kita perbaiki, tapi kalau orang-orangnya bermasalah, penegakan hukumnya jadi bermasalah juga. Ini ke depan yang harus kita perbaiki," ujarnya.
Baca Juga: Visi dan Misi Ganjar-Mahfud MD Diklaim Bikin Indonesia Bermartabat
Sebelumnya Mahfud MD mengatakan akan fokus memperbaiki sistem hukum dan demokrasi Indonesia.
Hal itu disampaikan Mahfud MD usai ditunjuk sebagai cawapres Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).
Menurut Menkopolhukam ini, jika penegakkan hukum dilakukam dengan benar maka setengah masalah bangsa bisa dituntaskan.
"Jika penegakkan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas. Kalau hukumnya bagus maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga," kata Mahfud.
Baca Juga: Sepak Terjang Mahfud MD Diyakini Mampu Perbaiki Marwah MK
Mahfud berpendapat bahwa penegakan hukum dan demokrasi yang sehat akan berdampak baik terhadap jaminan investasi dan kesejahteraan masyarakat.
"Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum dan konstitusi dalam impelmentasi penegakannya memberikan jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyrakat," pungkasnya.
