Habar Pemilu 2024

Kunjungi Balangan, Komisi II DPR Bicara Kesejahteraan-Asuransi Badan Adhoc

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Komisi II DPR menggelar sosialisasi dan pendidikan Pemilu 2024 di Balangan pada hari ini, Selasa (7/3). 

Featured-Image
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Komisi II DPR menggelar sosialisasi dan pendidikan Pemilu 2024 di Balangan pada hari ini, Selasa (7/3).  (Apahabar.com/Hendry)

bakabar.com, PARINGIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Komisi II DPR menggelar sosialisasi dan pendidikan Pemilu 2024 di Balangan pada hari ini, Selasa (7/3). 

Adapun peserta sosialisasi terdiri dari kepala desa (kades) se Kecamatan Batumandi dan Paringin. 

Ketua KPU Balangan, Saripani mengatakan, suatu kebanggaan mendapatkan tamu istimewa.

“Kami memberikan atensi setinggi-tingginya pada kesempatan ini, KPU RI mempercayakan kami sebagai tuan rumah pelaksanaan sosialisasi," ucap Saripani. 

Dalam sosialisasi ini, ia mengaku banyak mendapatkan ilmu dari para narasumber terkait Pemilu 2024.

“Kita harap peserta yang berhadir dapat meneruskannya ke masyarakat masing-masing terkait materi yang disampaikan KPU RI maupun Komisi II DPR RI,” katanya.

Melalui sosialisasi ini, ia berharap bisa meningkatkan partisipasi pemiihan di Balangan.

“Alhamdulillah proses pelaksanaan tahapan pemilu di Balangan sampai saat ini berjalan lancar dan sukses,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan pada 2024, pemilu dilakukan sebanyak dua kali. 

“Tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilihan legislatif memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, anggota DPD RI dan presiden. Lalu akan dilanjutkan dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak se Indonesia," jelas pria yang akrab disapa Rifqi ini. 

Pihaknya berkomitmen menaikkan anggaran Pemilu 2024 tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dari Rp 24,5 triliun menjadi Rp 76,5 triliun.

“Mereka yang merasakan kenaikan anggaran ini adalah petugas adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS di TPS,” bebernya. 

Pada Pemilu 2019, ujar dia, gaji KPPS hanya Rp500 ribu. Sekarang dinaikkan menjadi Rp1,5 juta.

Kemudian, gaji PPS dari kurang Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Lalu, ketua PPK menjadi Rp2,5 juta. 

“Kita ingin memanusiakan petugas pemilu. Pada 2019, petugas KPPS yang meninggal kurang lebih 300 orang. Mereka bekerja siang dan malam di bawah bayang-bayang Covid-19, begitu meninggal tidak ada asuransi. Maka dari itu, kita upayakan kesejahteraan dan asuransinya,” tutupnya. 

Editor


Komentar
Banner
Banner