bakabar.com. YOGYAKARTA - Usulan penundaan Pilkada yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Menteri Mahfud MD menilai usulan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja soal opsi penundaaan Pilkada Serentak 2024 tidak relevan dalam kondisi saat ini.
"Enggak relevan. Kalau ada kesulitan, lalu pilkada atau pemilu mau ditunda, ya enggak akan pernah ada pemilu," kata Mahfud di Yogyakarta, Sabtu (15/7).
Baca Juga: Bawaslu Usul Pilkada Serentak 2024 Ditunda, Ini Alasannya!
Mahfud sama sekali menilai tidak ada urgensi dari penundaan Pilkadam, dan seharusnya mereka memikirkan cara bagaimana Pilkada Serentak 2024 tetap bisa terlaksana sesuai kalender konstitusi dan berlansgung dengan aman.
"Justru dibentuk panitia-panitia itu agar tidak ada penundaan pemilu. Gitu kan. Kalau itu kan spontan aja dibentuk panitia ad hoc yang tidak melembaga," ujarnya.
"Kalau sekarang lembaga pemilu kan lembaga negara resmi sepanjang waktu, sehingga dia bisa mengantisipasi semuanya tidak ada penundaan. Karena ini agenda konstitusi nggak boleh mundur," sambungnya.
Baca Juga: Bawaslu Beri Catatan untuk KPU Bogor: Ini Poin-Poinnya....
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.
Ia menjelaskan apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga tengah menyelenggarakan Pilkada. Hal itu yang menjadi kekhawatiran Bawaslu.
