bakabar.com, JAKARTA - Peneliti pusat studi antikorupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai PDIP turut bertanggung jawab atas buruknya kinerja KPK saat ini.
"Jadi kalau KPK sekarang makin buruk kinerjanya, makin memprihatinkan integritasnya, itu salah satu tanggungjawab partai-partai berkuasa," ujar Castro sapaannya kepada bakabar.com, Rabu (23/8).
Apalagi PDIP, kata dia, adalah partai penguasa yang menjadi salah satu barisan pelopor untuk melemahkan KPK melalui revisi UU yang melucuti kewenangan KPK.
"Termasuk tanggungjawab PDIP juga sebagai partai yang mengusulkan revisi UU KPK tahun 2019 silam," lanjutnya.
Baca Juga: Memori Kasasi KPK: Julukan Bos Dalem hingga Gazalba Saleh Ganti Nomor
Ia mengutarakan sepertinya Megawati lupa kalau partainya, termasuk presiden Jokowi yang juga kader PDIP-lah yang berkontribusi besar dengan kondisi KPK hari ini.
"Yang makin kesini makin buruk dan kian dijauhi publik," ujar Castro.
Lebih lanjut, Castro turut mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun.
Baca Juga: Dugaan Korupsi DAS Ampal Belum Diusut KPK, MAKI: Kita Tunggu Saja
Padahal di bawah kepemimpinan Firli Bahruri, semakin lama semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK.
"Memang sulit berharap KPK skrang di bawah Firli cs. Anehnya, justru Firli cs dapat perpanjangan masa jabatan gratis selama setahun. Itu kan aneh!" pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tak efektif menyelesaikan korupsi.
Usulan Megawati diklaim telah disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk melenyapkan lembaga antirasuah.
"Saya kadang-kadang bilang sama Jokowi, Sudah bubarkan saja KPK itu, menurut saya nggak efektif'," kata Megawati, Senin (21/8).
