bakabar.com, SAMARINDA - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud sangat mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Pencegahan penyalagunaan jabatan berkaitan dengan korupsi perlu menjadi hal utama dalam melaksanakan tugas mereka.
Berkaitan dengan itu, Hasanuddin Mas’ud mengapresiasi adanya pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, Rabu – Kamis (22-23/11).
Kegiatan bertajuk 'Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2023' dipandang sebagai bagian dari upaya bersama menjaga spirit antikorupsi.
Baca Juga: Anggota DPRD Kaltim Bicara Usulan Pemekaran Kutai Timur
PAKU Integritas adalah salah satu program pendidikan yang dilaksanakan oleh KPK untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu pembekalan antikorupsi (executive briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat pembangunan integritas bagi para penyelenggara negara. Selain itu, program ini juga menyediakan pembekalan antikorupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami.
Adapun peserta kegiatan yang diselenggarakan KPK RI itu, pimpinan dan pejabat struktural Eselon 1 di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi fokus area KPK 2023. Fokus area tersebut meliputi sumber daya alam, tata kelola keuangan, birokrasi dan hukum, politik dan pelayanan publik.
Baca Juga: DPRD Kaltim Mediasi Konflik Kelompok Tani dan PT. Berau Coal
Hasanuddin Mas’ud merasa terbantu dan terinspirasi oleh program PAKU Integritas. Baginya sebagai penyelenggara negara, mereka punyatanggung jawab besar untuk mencegah dan memberantas korupsi di daerahnya.
“Saya sangat mengapresiasi program ini karena sangat bermanfaat bagi kami yang berkecimpung di pemerintahan. Kami mendapatkan banyak ilmu dan wawasan tentang bagaimana mencegah dan menangani korupsi secara efektif dan profesional," ujarnya.
Melalui pelatihan tersebut, ia mengaku mendapatkan motivasi dan dukungan dari KPK agar berkomitmen menjalankan tugas dan amanah sebagai wakil dan pelayan rakyat.
Baca Juga: APBD Melonjak, DPRD Kaltim Sahkan Rp20,67 T untuk Tahun 2024
Melalui program ini, ia berharap penyelenggara negara untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan KPK dan sesama peserta. Ia berharap agar program ini terus berlanjut dan diperluas ke daerah-daerah lain agar semakin banyak penyelenggara negara yang terlibat dan teredukasi.
“Kami berterima kasih kepada KPK yang telah menyelenggarakan program ini dengan baik dan profesional. Kami berharap agar program ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi penyelenggara negara lainnya. Kami juga berharap agar KPK dapat terus bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi,” tukasnya. (ADV/DPRD kaltim)
