bakabar.com, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menjelaskan Indeks Desa Membangun (IDM) dapat digunakan sebagai salah satu instrumen bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengantisipasi kebakaran hutan. Pasalnya, IDM mencakup 3 kategori yang saling berhubungan.
"Hal ini dikarenakan indeks ini mencakup 3 kategori, kekuatan sosial, ekonomi dan lingkungan," ujar Sutarmidji dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan', Senin (19/6).
Saat ini, Pemprov Kalbar sudah melakukan langkah pengendalian sebagai upaya antisipasi Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pengendalian itu, salah satunya melalui penataan ekosistem.
"Untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla di Kalbar kita sudah melakukan pengendalian, kemudian penataan ekosistem," jelasnya.
Baca Juga: Puntung Rokok Diduga Penyebab Kebakaran Hutan Baluran Seluas 1,9 Hektare
Selain itu, Sutarmidji memaparkan pihaknya telah meminta para pengelola perkebunan dan pertanian untuk berperan aktif menjaga lahannya. Termasuk perkebunan yang berada di kawasan gambut.
"Kemudian para Camat, Kepala Desa, Lurah, kita minta untuk mensosialisasikan masalah lahan ini, juga melakukan pemantauan secara kontinu dan segera mengambil tindakan," terangnya.
Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi mengungkapkan, kementeriannya telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara sistematis agar bencana karhutla dapat diatasi secara permanen.
Solusi permanen yang diusulkan dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, penguatan analisis iklim dan cuaca yang dilakukan untuk memahami fenomena El Nino dan La Nina, serta elemen-elemen lainnya yang berpengaruh terhadap iklim dan cuaca.
Baca Juga: Teror Kebakaran Lahan di Palangka Raya Diduga Sengaja
"Dengan data dan analisis itu, early warning system terus dikembangkan untuk memberikan peringatan dini secara berkelanjutan. Selain itu, teknologi modifikasi cuaca juga digunakan untuk merencanakan curah hujan dan mengurangi kekeringan," paparnya.
Selanjutnya, Laksmi menyebut kelompok kedua berfokus pada kegiatan operasional di lapangan dengan melibatkan patroli mandiri (Manggala Agni) atau pemadam kebakaran hutan yang berada di bawah KLHK, serta patroli terpadu bersama aparat, pemerintah daerah, TNI, polisi, dan masyarakat.
"Hal itubertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi dini serta respons cepat terhadap kebakaran," jelasnya.
Untuk kelompok ketiga, laksmi menyebut kelompok tersebut mencakup pengelolaan lanskap dan ekosistem. Juga termasuk pengenalan praktik pengelolaan lahan tanpa membakar.
Pengelolaan ini melibatkan perencanaan yang tepat untuk pengusahaan hutan dan perkebunan dengan membatasi penyebaran api dari satu area ke area lainnya.
Selain itu, upaya penanganan asap lintas batas juga dilakukan dengan pendekatan serupa terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan lainnya. "Pencegahan dan pemadaman diberlakukan sesegera mungkin dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum," tutupnya.
