bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah melalui satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi membuka ruang kepada pengusaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut untuk melakukan keberatan. Dari total sebanyak 2078 perusahaan, sebanyak 2065 perusahaan berhasil dicabut Izin Usaha Pertambangan (IUB).
Menteri Investasi sekaligus Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini sudah masuk sekitar 700 keberatan. Dari jumlah tersebut sebanyak 200 di antaranya sudah memasuki verifikasi tahap pertama. Sedangkan dari 200 IUP tersebut, sebanyak 75 hingga 80 IUP yang akan dipulihkan izinnya.
"Janji saya dari awal kepada teman pengusaha bahwa pemerintah tidak akan mungkin dzolim kalau dalam pencabutan ini," ujarnya dalam konfrensi pers perkembangan pencabutan izin usaha pembangunan yang disiarkan secara daring, Jumat (12/8).
Dia menambahkan jika dalam verifikasi ditemukan izin itu sudah berjalan dan itu adalah kekhilafan maka pemerintah akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Selain itu, juga akan dilakukan pemulihan secara bertahap dengan memberikan surat yang akan dimulai dari Senin sampai minggu kedua bulan September.
Bahlil juga mengingatkan kepada perusahaan yang sudah mengajukan keberatan namun tidak memiliki surat pemulihan artinya perusahaan tersebut dianggap tidak memenuhi unsur untuk dipulihkan.
Dia juga menyampaikan bahwa penataan perizinan ini harus memenuhi dua persoalan yaitu administrasi dan faktual. Jika sudah terdapat izin namun dalam operasionalnya tidak berjalan dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun, maka hal tersebut dijadikan rujukan untuk proses penilaian sampai ke tingkat pencabutan izin.
"Total 700 lebih atau 800 yang melakukan keberatan itu tidak semuanya akan dipulihkan, paling tinggi kalau saya lihat data yang ada saya tidak bisa menjelaskan berapa tapi dalam bayangan tidak lebih dari 40 persen dari data yang ada," tutupnya. (Thomas)
